Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia penuhi desk evaluasi dari Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-RB, Senin (26/10).
Didampingi para pimpinan tinggi pratama, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi turut hadir dengan menghantarkan Tim Kelompok Kerja seluruh area pelaksana di Ditjen Ham yang di gelar pada ruang rapat Utama Direktorat Jenderal HAM.
Dalam hantarannya, Mualimin kembali menegaskan komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal HAM guna mendukung program percepatan reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas. “Dapat kami sampaikan bahwa dampak penerapan reformasi birokrasi melalui zona integritas telah kami rasakan,” ungkap Mualimin pada desk evaluasi yang diselenggarakan secara daring ini.
Dengan diterapkannya zona integritas, lanjut Mualimin, pekerjaan dapat berjalan dengan lebih efisien dan diterima dengan baik oleh masyarakat. “Kami harap perubahan yang mengarah pada peningkatan-peningkatan yang ada dapat berjalan terus dan senantiasa disempurnakan seiring dinamika lingkungan dan perubahan masa,” pungkas Mualimin.
Usai hantarannya, Direktur Jenderal HAM menyampaikan bahwa paparan terkait Implementasi zona integritas pada 6 (enam) area perubahan akan lanjut di pimpin oleh Direktur Kerja Sama HAM dengan didampingi pimti pratama beserta seluruh tim pokja, untuk mengambarkan keseluruhan proses penerapan zona integritas yang dilaksanakan dalam peningkatan layanan yang lebih memudahkan baik untuk publik maupun internal.
Usai paparan berlanjut langsung dengan sesi diskusi secara aktif antara TPN dengan tim kerja zona integritas Direktorat Jenderal HAM. Dalam kesempatan ini, para pejabat administrator juga turut diberikan ruang untuk merespon pertanyaan yang diajukan TPN. Tampak dalam diskusi salah satu topik yang menjadi perhatian dari TPN adalah berkenaan dengan layanan pengaduan HAM yang sifatnya langsung berkenaan dengan masyarakat mulai dari proses awal yang kemudian berinovasi dengan penginputan data pada sistem aplikasi Simas HAM, cukup menyita perhatian manakala proses monitoring pada mekanisme tindaklanjut masih berwujud pada sistem manual sehingga diharapkan oleh tim TPN adanya kolaborasi lebih lanjut untuk peningkatan layanan yang bersifat transparansi publik sehingga tidak ada ruang dengan syarat apapun. Hal ini akan menjadikan langkah peningkatan ke depan dalam penyelesaian tindak lanjut. Dan secara keseluruhan Tim TPN telah menerima proses mekanisme penerapan zona integritas yang di laksanakan di Ditjen HAM. (Humas Ditjen HAM)
