Bogor, ham.go.id – Bekerjasama dengan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF), Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat koordinasi penyusunan indikator baru Kabupaten Kota Peduli HAM (KKPHAM), Senin (26/10). Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi berkesempatan membuka acara rapat yang dilaksanakan di Hotel Santika Bogor itu.
Dalam sambutannya, Mualimin menyatakan penyusunan indikator baru KKPHAM merupakan keharusan. Meski bukan kontestasi namun Direktorat Jenderal HAM terus berupaya meningkatkan kualitas KKPHAM ke depan.
“Sebagaimana rapat kita tempo hari dengan Pak Sekjen dan para staf ahli terkait evaluasi KKPHAM, kita memang perlu bergegas untuk menyempurnakan pelaksanaan penilaian yang selama ini kita kerjakan,” ujar Mualimin
Lebih lanjut Direktur Jenderal HAM mengakui bahwa hingga pada tahun ke-8 pelaksanaan KKPHAM masih belum optimal dan memiliki sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. “Semoga pada penghujung rapat lusa, kita mampu mengformulasikan indikator yang berkualitas sehingga meningkatkan kualitas penilaian KKPHAM pada tahun-tahun mendatang,” imbuhnya.
Rapat yang diselenggarakan selama tiga hari ini (26-28 Oktober 2020) juga turut dihadiri oleh dua pimti pratama Direktorat Jenderal HAM yaitu Direktur Kerja Sama HAM dan Direktur Instrumen HAM. Selain itu, panitia juga mengundang pihak dari Kemenkopolhukam, Kemenaker, dan akademisi serta CSO selaku narasumber dalam rapat penyusunan indikator di Bogor tersebut.
Rencananya, menurut Direktur Kerja Sama HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja pada desember mendatang indikator baru KKPHAM akan selesai dirampungkan. “Sehingga (indikator KKPHAM yang baru) dapat diberlakukan pada tahun 2021,” kata Bambang pada tim Humas Ditjen HAM. (Humas Ditjen HAM)
