Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menjadi narasumber dalam webinar bertajuk “Refleksi Jelang Satu Dekade Prinsip-Prinsip PBB Mengenai Bisnis dan HAM: Memetakan Progres dan Agenda di Indonesia,” Senin (9/11).
Dalam acara yang diselenggarakan Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM), Yayasan Penabulu, Sawit Watch, dan Human Right Watch Group (HRWG), tersebut Direktur Jenderal HAM menyampaikan komitmen pemerintah RI pada United Nation Guiding Principles (UNGPs). “Indonesia telah menyatakan dukungan dan komitmennya untuk mengimplementasi prinsip–prinsip UNGPs tersebut, dan secara dinamis diwujudkan dalam bentuk regulasi di beberapa Kementerian teknis,” kata Mualimin.
Direktur Jenderal HAM kemudian sejumlah hal yang telah dan tengah dikerjakan pemerintah dalam mengarusutamakan HAM di sektor bisnis. “Tahun 2017, melalui Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kemenko Ekonomi, dan Ekonomi dan KemenkumHAM, Pemerintah Indonesia, telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka mengumpulkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyusun Panduan Nasional Bisnis dan HAM,” terang Mualimin.
KemenkumHAM, kata Mualimin, menindaklanjutinya dengan menyelenggarakan training of trainers (TOT) bisnis dan HAM bekerjasama dengan UNDP. ToT tersebut melibatkan sejumlah ASN dari beragam kementerian terkait. “Harapannya, tentu dengan diberikannya pelatihan tersebut maka akan melahirkan kandidat trainer bisnis dan HAM yang dapat diberdayakan guna memberikan pemahaman mengenai bisnis dan HAM baik bagi pemerintah pusat maupun daerah,”ujar Mualimin.
Sejatinya, kata Mualimin, KemenkumHAM juga telah melakukan pengarusutamaan HAM dalam dunia bisnis melalui Rencana Aksi Nasional HAM 2015-2019. “Saya contohkan misalnya dalam RANHAM 2015-2019 terdapat upaya untuk mengharmonisasikan kebijakan kementerian dan lembaga dalam pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di area hutan konservasi,” sebut Mualimin.
Mualimin menjelaskan KemenkumHAM telah ditunjuk sebagai national focal point terkait Bisnis dan HAM. “Melanjutkan tugas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Focal Point Nasional Bisnis dan HAM, maka kami tengah mengawal proses penyusunan Peta Jalan Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2020-2024,” kata Mualimin. (Humas Ditjen HAM)
