Jakarta, ham.go.id – Pemerintah terus bekerja dalam upaya pemulihan terhadap masyarakat terdampak dugaan pelanggaran HAM berat. Dalam rangka itu, Direktorat Jenderal HAM bersama dengan Kemenkopolhukam menyelenggarakan rapat koordinasi dengan sejumlah K/L, Selasa (11/10).
Pada rapat koordinasi di Hotel Grand Zuri Tangerang tersebut, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, berkesempatan menyampaikan pengarahan.
Mualimin mengungkapkan alasan pentingnya pertemuan antar K/L diselenggarakan kali ini. “Harapan kami tentu dengan adanya rapat koordinasi ini, teman-teman di K/L dapat mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah kita kerjakan di Talangsari dan Jambu Keupok,” kata Mualimin
Pemulihan masyarakat terdampak peristiwa Talangsari dan Jambu Keupok memang tengah menjadi prioritas bagi Tim terpadu.
Direktur Jenderal HAM juga mengajak agar kementerian dan lembaga tidak perlu khawatir dengan kemungkinan adanya kritik ketika mengerjakan proses pemulihan bagi masyarakat terdampak. “Justru kalau kita tidak melakukan sesuatu atau mengabaikan saja (dugaan pelanggaran HAM berat) maka akan tambah disalahkan terus menerus,” imbuh Mualimin pada rapat yang dihadiri oleh Sekretaris Deputi Bidang Hukum dan HAM terebut.
Selain itu, Direktur Jenderal HAM menginstruksikan agar Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang menyusun dokumen komprehensif terkait penanganan dugaan pelanggaran HAM berat.
“Pak Iwan, saya minta untuk segera menyusun dokumen yang komprehensif terkait apa yang telah kita kerjakan selama ini untuk nanti kita laporkan kepada Pak menkopolhukam,” ujar Mualimin yang juga merupakan ketua tim terpadu.
Dalam rapat koordinasi, forum membahas mengenai beragam hal terkait perkembangan penanganan pemulihan masyarakat terdampak. Mulai dari list proposal terkait kebutuhan yang diajukan oleh masyarakat terdampak serta kendala serta tantangan teknis di lapangan. (Humas Ditjen HAM)
