Surabaya, ham.go.id – Strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia (Stranas BHR) tengah digodok pemerintah. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada kegiatan workshop bertajuk “Implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia”, Kamis (19/11).
“Stranas BHR ini merupakan penjabaran dari 3 (tiga) pilar UNGPs untuk mensinergikan peran Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat dalam mendorong implementasi bisnis dan HAM di Indonesia,” kata Mualimin pada acara yang diselenggarakan Surabaya tersebut.
Selaku National Focal Point bisnis dan HAM, lanjut Mualimin, KemenkumHAM juga terus melakukan pengarusutamaan bisnis dan HAM mulai dari penyusunan modul hingga workshop pada ASN di berbagai instansi pemerintah. Terkini, KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM telah menyusun aplikasi berbasis website yang disebut dengan PRISMA (Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia).
“Penyusunan aplikasi berbasis website ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk uji tuntas (due diligence) seperti yang tertuang dalam pilar kedua UNGP, yaitu kewajiban menghormati HAM oleh sektor bisnis,” ujarnya Mualimin.
Meski kini uji tuntas bersifat sukarela, namun diharapkan banyak pihak dari kalangan dunia bisnis terlibat. Pasalnya, sambung Mualimin, aplikasi PRISMA akan membantu dunia bisnis untuk semakin peka terhadap HAM. “Tidak menutup kemungkinan (PRISMA) nanti dapat menjadi salah satu syarat bagi perusahaan dalam melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia, atau misalnya sebagai syarat sebelum mereka mendaftarkan perusahaannya pada sistem pendaftaran badan hukum online,” pungkasnya.
Usai menyampaikan pidato kunci, kegiatan dilanjutkan dengan dua sesi diskusi panel. Pada sesi pertama, panitia menghadirkan narasumber di antaranya akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Patricia Rinwigati, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja dan Kakanwil Jawa Timur, Krismono. Sementara untuk sesi diskusi panel kedua, diisi mengenai materi terkait pengenalan aplikasi PRISMA oleh Kasubdit Kerja Sama Luar Negeri.
Sebagai informasi, Workshop Bisnis dan HAM di Hotel Santika Premier Gubeng itu terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dengan Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) dan Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM). Pada acara workshop ini turut hadir Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati. Selain diikuti ASN dari sejumlah OPD di Surabaya, panitia juga mengundang perwakilan korporasi, akademisi dan CSO. (Humas Ditjen HAM)
