Pengarusutamaan Bisnis dan HAM Terus Digencarkan Ke Berbagai Sektor dan NGO Tanah Air

Pengarusutamaan Bisnis dan HAM terus digencarkan pada pelbagai pihak di tanah air. Tidak hanya ke perusahaan plat merah, pemerintah juga turut mendiseminasikan bisnis dan HAM ke private sectors dan NGO. Masih dalam upaya pengarusutamaan Bisnis dan HAM, Direktorat Jenderal HAM bekerja sama dengan Friedrich Nauman Foundation for Freedom (FNF) menyelenggarakan FGD Online Implementasi Bisnis dan HAM di Indonesia untuk kalangan Korporasi dan NGO, Senin (1/12).
Dalam acara daring tersebut, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, berkesempatan memberikan sambutan dan membuka kegiatan. Mualimin mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menginternalisasikan nilai-nilai dalam United Nation Guiding Principles (UNGP) ke dalam system tata kelola negara. “Salah satu cara untuk mendorong implementasi penghormatan HAM di dunia bisnis adalah dengan melakukan uji tuntas atau due diligence,” terang Mualimin yang hadir dari ruang rapat Direktur Jenderal HAM.
Dalam upaya melakukan uji tuntas HAM di dunia bisnis, Direktorat Jenderal HAM telah membangun aplikasi penilaian risiko HAM berbasis website yang disebut dengan PRISMA. “Penyusunan aplikasi website ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk uji tuntas seperti yang tertuang dalam pilar kedua UNGP, yait ukewajiban sektor bisnis untuk menghormati HAM,” tambah Mualimin.
Lebih lanjut, Mualimin mengingatkan bahwa dalam perlindungan dan penghormatan HAM baik negara dan korporasi memiliki peran yang saling melengkapi. “Untuk itu, mari kita dorong sinergitas berrsama antara negara dan korporasi dengan menjadikan PRISMA sebagai instrument dalam rangka mendorong indikator dan uji tuntas HAM dalam rangka menjunjung tinggi P5HAM,” papar Mualimin.
Pada saat menyampaikan sambutan, Direktur Jenderal HAM didampingi Direktur Kerja Sama HAM. Usai kegiatan pembukaan, acarea dilanjutkan dengan sesi diskusi panel yang mengundang sejumlah narasumber yaitu Direktur Kerja Sama, Hajerati, Presiden Indonesia Global Compact Network (IGCN), Y.W. Junardy, dan Akademisi UI, Patricia Rinwigati. (Humas Ditjen HAM)

Post Author: operator.info2