Jakarta, ham.go.id – Perkembangan global memperlihatkan bahwa dunia bisnis harus mengintegrasikan norma dan nilai HAM dalam setiap kegiatan usahanya. Kesadaran korporasi akan pentingnya penghormatan nilai-nilai HAM, semakin meningkat. Hal itulah yang disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi dalam sambutannya pada “Diskusi Penyusunan Panduan Uji Tuntas Hak Asasi Manusia Bagi Perusahaan Farmasi di Indonesia” yang dilaksanakan secara virtual. (22/12)
Direktorat Jenderal HAM telah membangun aplikasi berbasis website yang disebut dengan PRISMA (Penilaian Risiko Hak Asasi Manusia), yang telah diluncurkan secara resmi bersamaan dengan Seminar Nasional Penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM pada 25 November lalu.
“Penyusunan aplikasi berbasis website ini diharapkan dapat menjadi alat bantu untuk uji tuntas (due diligence) seperti yang tertuang dalam pilar kedua UNGP, yaitu kewajiban menghormati HAM oleh sektor bisnis. Seperti halnya UNGP, penilaian risiko melalui website PRISMA ini bersifat sukarela (voluntary),” ungkapnya.
Di era pandemi Covid-19 ini industri farmasi juga mengalami dampaknya. Bahan baku farmasi nasional sebagian besar diimpor, baik dari China maupun India. Alhasil, saat pandemi melanda dunia dan mengakibatkan kedua negara pemasok bahan baku tersebut harus menutup aksesnya (lockdown), pasokan bahan baku farmasi nasional terhambat. Kondisi ini tentu mengganggu proses bisnis perusahaan farmasi.
“Namun yang melegakan, pemerintah melalui Kementerian BUMN juga telah melakukan uji coba Fase 3 calon vaksin Covid-19 melalui PT Biofarma (Persero) dan sejauh ini berjalan lancar, tidak ada efek samping yang signifikan,” tambah Mualimin.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FIHRRST dan Kementerian Kesehatan, serta semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan diskusi ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesadaran implementasi Bisnis dan HAM di sektor farmasi,” pungkasnya. (Humas Ditjen HAM)
