Jakarta, ham.go.id – MenkumHAM, Yasonna H. Laoly, menyampaikan pengarahan kepada Direktur Jenderal HAM dan seluruh pimti madya di lingkungan KemenkumHAM, Kamis (7/1). Dalam rapat kesiapan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di ruang Soepomo, WamenkumHAM juga tampak hadir mendampingi MenkumHAM.
Sejumlah topik bahasan rapat diulas MenkumHAM mulai dari upaya pemerintah yang tetap berfokus pada penanganan pandemi Covid-19, rencana program kerja masing-masing unit eselon satu hingga rencana penyerapan anggaran KemenkumHAM. “Realisasi anggaran kita tahun lalu sudah cukup baik di 92.78%, tahun ini harus lebih kita tingkatkan,” singkat MenkumHAM.
Setelah menyampaikan pengarahannya, MenkumHAM memberikan kesempatan kepada masing-masing pimti madya untuk memaparkan berkenaan dengan rencana kerja tahun ini. Waktu yang tersedia untuk masing-masing pimti madya menjelaskan paparannya kurang lebih lima menit.
Pada sesi paparan, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, memaparkan capaian kinerja tahun 2020, dan rencana kinerja tahun Direktorat Jenderal HAM tahun ini. Mulai dari KKPHAM, P2HAM, P2HAM, serta proses pemulihan dugaan pelanggaran HAM yang berat. “Kami telah berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam bersama sejumlah K/L terkait sepanjang tahun 2020 ini untuk mendorong proses pemulihan di Talangsari, Alhamdulillah telah ada forum dialog yang terbangun di Talangsari. Selanjutnya, kami akan mendorong juga untuk di Aceh dan Papua,” ungkap Mualimin
Menanggapi paparan Direktur Jenderal HAM, MenkumHAM menyoroti pelaksanaan program RANHAM, KKPHAM, P2HAM. Yasonna menginstruksikan agar Direktur Jenderal HAM beserta seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan ketiga program tersebut. “Pak Dirjen HAM untuk KKPHAM dan P2HAM mohon untuk indikator-indikatornya agar terus diperkuat supaya kualitasnya dapat terus kita tingkatkan,” ujar MenkumHAM.
Lebih lanjut, MenkumHAM mengulas mengenai program bisnis dan HAM yang tengah diarusutamakan Direktorat Jenderal HAM kepada publik. MenkumHAM sepakat bahwa implementasi HAM di dunia bisnis harus terus diperkuat. Selain itu, MenkumHAM juga meminta agar Direktur Jenderal HAM segera mempersiapkan laporan untuk UPR. “Pak Dirjen HAM, tolong juga untuk segera mempersiapkan laporan untuk kita sampaikan pada UPR tahun 2022,” tambah Yasonna. (Humas Ditjen HAM)
