Jakarta, ham.go.id – Perkuat pengarusutamaan Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal HAM terus menggencarkan melalui Rapat Koordinasi pengarusutamaan bisnis dan HAM lintas Kementerian/Lembaga di Hotel Mandarin, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, hadir memberikan pengarahan pada acara rapat gugus tugas Bisnis dan HAM pagi ini. Dalam arahannya, Mualimin menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah dengan para pelaku usaha dalam mengarusutamakan bisnis dan HAM.
“Perlu diketahui bahwa penerapan penghormatan HAM oleh pelaku usaha tidak lah mudah, oleh karena itu pemerintah berkewajiban mendukung dan mengfasilitasi pelaku usaha dalam upaya penghormatan terhadap HAM,” ujar Mualimin.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM juga menyampaikan strategi yang tengah dibangun gugus tugas nasional dalam mengimplementasikan bisnis dan HAM ke depan di tanah air. Dua di antaranya adalah penyusunan aksi prioritas bisnis dan HAM yang akan dievaluasi setiap dua tahun sekali serta meningkatkan akses pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM akibat aktivitas bisnis.
Dalam rangka pelindungan dan pemenuhan HAM di dunia bisnis, kata Mualimin, pelaku usaha memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dengan pemerintah. “Kewajiban negara tidak dapat berjalan tanpa adanya pemenuhan kewajiban dari pelaku usaha,” singkat Mualimin.
Usai pengarahan Direktur Jenderal HAM, Direktur Kerja Sama, Hajerati, menyampaikan paparan terkait progres yang telah dilakukan Direktorat Jenderal HAM selaku national focal point Bisnis dan HAM di tanah air.
Pada acara yang terselenggara atas kerja sama antara Direktorat Jenderal HAM dan UNDP ini, Siprianus Bate Soro selaku Team Leader of Democratic Governance dan Poverty Reduction Unit UNDP juga turut menyampaikan sambutan.
Sebagai informasi, Direktorat Jenderal HAM juga tengah membangun aplikasi PRISMA (Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia) sebagai salah satu langkah mengarusutamakan bisnis dan HAM di tanah air. Rencananya, aplikasi tersebut akan dirilis secara resmi pada Februari mendatang. (Humas Ditjen HAM)
