Jakarta, ham.go.id – Tindaklanjuti Gugasnas Bisnis dan HAM, Ditjen HAM kembali hadir dalam rapat koordinasi lanjutan yang dilaksanakan secara virtual, Senin (8/2).
Pada rapat koordinasi sebelumnya, telah disepakati bahwa Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) akan dilegitimasi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM. Struktur kelembagaan GTN BHAM terdiri dari Kementerian dan Lembaga (K/L), asosiasi bisnis, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam struktur GTN BHAM tersebut diajukan untuk terdiri dari tiga wakil ketua dari K/L yang masing-masing wakil ketua akan membawahi cluster atau bidang yang terdiri dari beberapa K/L. Hal ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi tugas GTN.
“GTN BHAM ini diperlukan dalam rangka membentuk kebijakan/regulasi dengan memformulasikan strategi nasional bisnis dan hak asasi manusia yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga. Oleh karena itu, koordinasi intensif dan efektif sangat diperlukan dalam setiap pembahasan strategi dan aksi nasional bisnis dan HAM.” papar Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, dalam kata sambutan rapat tersebut.
Hajerati pun berharap pertemuan dapat memberikan titik terang mengenai perangkat dan instrumen yang akan digunakan sebagai dasar hukum Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM.
