Jakarta, ham.go.id – Dalam rangka sosialisasi dan pencanangan zona integritas Direktorat Jenderal HAM TA 2021, Ditjen HAM melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Direktorat Jenderal HAM Tahun 2021. (11/02)
Dalam acara ini, Dirjen HAM melaporkan pelaksanaan Pencanangan ZI di lingkungan Ditjen HAM, “Dapat saya informasikan bahwa di Ditjen HAM memang kita adalah aparatur pemerintah, memang kami semua memberikan pelayanan pada masyarakat. Di sini ada yang bersinggung dengan masyarakat adalah pelayanan komunikasi masyarakat atau yang sering kita sebut adalah pelayanan pengaduan masalah HAM. Ini juga dilaksanakan di tiap-tiap Kanwil,” tutur Dirjen HAM. Terkait program lainnya seperti, bisnis dan HAM dan Kab/Kota Peduli HAM, Dirjen HAM melaporkan bahwa program tersebut dilakukan tidak hanya di pusat, namun juga sampai ke daerah.
Dirjen HAM pun menjelaskan terkait Permenkumham 27 tahun 2018, bagaimana Ditjen HAM memberikan penilaian kepada pihak-pihak yang melakukan pelayanan publik, sifatnya internal. “Kita sebut pelayanan publik berbasis HAM. Kita harapkan ke depan mudah-mudahan, seluruh pelayanan publik di Indonesia, selain sudah WBK/WBBM, kami harapkan pelayanan publik itu juga berbasis HAM,” ucapnya.
“Oleh karena itu saya meminta kepada tim agar dipersiapkan secara maksimal, secara baik agar di Ditjen HAM tahun ini memperoleh predikat WBK/WBBM. Kami dapat pastikan bahwa, jangankan korupsi, di Ditjen HAM. Korupsi itu bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai HAM,” imbuh Dirjen HAM.
Acara ini dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Drddy O.S Hiariej, Anggota Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya, Asisten Deputi KemenPan-RB, Kamaruddin, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (KPK) secara virtual, Kumbul Kusdwijanto Sudjadi, Ses Itjen Kemenkumham, Komisioner Mediasi Komnas HAM, KPAI, serta seluruh jajaran Ditjen HAM. (Humas Ditjen HAM)
