Jakarta, ham.go.id – Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, hadiri secara langsung Deklarasi Janji Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Direktorat Jenderal HAM Tahun 2021, di Gedung Ditjen HAM, Jakarta. (11/02)
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden RI melalui Instruksi Presiden no 17 tahun 2011 telah menginstruksikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Negara, serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi,” imbuh Wamenkumham.
Wamenkumham pun menekankan strategi pencegahan dan perubahan mindset dalam pemberantasan korupsi. “Mengapa perlu saya sampaikan karena harus ada perubahan mindset, dan perubahan mindset itu bukan saja pada APH tetapi kepada masyarakat secara keseluruhan. Seolah-olah bahwa keberhasilan penegakan hukum itu diukur dari berapa banyak kasus yang diungkapkan. Ini adalah penilaian yang keliru,” tuturnya.
“Sebab dalam konteks perkembangan hukum modern, penegakan hukum itu bukan tertuju pada berapa banyak kasus yang bisa diungkap, justru tertuju bagaimana kita mencegah terjadinya suatu kejahatan. Jadi lebih kepada prevention,” ia pun melanjutkan.
Wamenkumham menilai bahwa mendapatkan predikat WBK/WBBM adalah hal yang cukup berat. Sebab, perjuangan tidak hanya dalam proses meraih, namun juga mempertahankan. “Setelah memenuhi indikator tersebut dan ditetapkan sebagai WBK/WBBM apakah tugas sudah usai? Jawabannya tidak. Karena predikat tersebut dievaluasi setiap tahun.
“Mempertahankan itu memang lebih sulit daripada meraih,” ucapnya.
“Akhir kata saya ucapkan selamat bekerja. Semoga Tuhan YME selalu melindungi kita dalam segala situasi dan kondisi,” ia pun menutup dengan motivasi bagi seluruh jajaran Ditjen HAM dalam pencanangan ZI menuju WBK/WBBM. (Humas Ditjen HAM)
