Jakarta, ham.go.id – Di hadapan pegiat HAM, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi paparkan strategi pemerintah dalam mengimplementasikan HAM di dunia bisnis. Dalam workshop daring yang diselenggarakan infid Kamis (4/3), dikabarkan KemenkumHAM melalui Direktorat Jenderal HAM tengah menggodok pembentukan gugus tugas nasional bisnis dan HAM (GTN BHAM)
“Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, memantau dan evaluasi implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM di kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya menjadi ruang lingkup yang nantinya harus diemban oleh gugus tugas nasional,” jelas Mualimin.
Selain itu, GTN BHAM juga direncanakan akan menyampaikan laporan capaian dari implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM kepada Presiden. Diharapkan langkah tersebut, akan semakin memperkuat implementasi bisnis dan HAM di tanah air.
Pada Workshop bertajuk “Konsolidasi Masyarakat Sipil dalam Konteks Bisnis dan HAM : Zaman Bertukar Musim Berganti Kita Tetap Kolaborasi”, Direktur Jenderal HAM juga menyatakan meski anggota GTN terdiri dari Kementerian dan Lembaga, namun korporasi dan CSO yang di HAM akan turut terlibat. “Dalam mitra GTN ini kami akan turut menyertakan CSO maupun organisasi APINDO, IKADIN, dan IGCN,” kata Mualimin.
Dalam acara yang turut diikuti Direktur HAM dan Kemanusian Kemenlu, dan Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata Kemenko Ekonomi itu, Mualimin juga memaparkan mengenai road map mengimplementasikan bisnis dan HAM di tanah air untuk empat tahun mendatang. “Pada tahun 2023, kita menargetkan untuk melakukan penilaian implementasi strategi bisnis dan HAM di tanah air,”ucap Mualimin.
Sebagai informasi di tataran internasional upaya pengarusutamaan HAM di dunia bisnis telah dilakukan sejak satu dekade silam. Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan pihak-pihak pemangku kepentingan terkait telah mendorong isu ini ke permukaan sejak lima tahun lalu. Sebagai bentuk nyata dalam upaya mendorong bisnis dan HAM di tanah air, Direktorat Jenderal HAM menargetkan penyusunan srategi nasional bisnis dan HAM pungkas pada tahun 2021 ini.
Selain itu, upaya mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM juga dilakukan Direktorat Jenderal HAM melalui aplikasi PRISMA. Aplikasi berbasis website yang diresmikan oleh MenkumHAM itu diharapkan mampu untuk melakukan uji tuntas bisnis dan HAM bagi perusahaan-perusahaan di tanah air. (Humas Ditjen HAM)
