Jakarta, ham.go.id – Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, menjadi narasumber dalam pada acara dialog dan jaring masukan multi-stakeholders persiapan Regional Conference on Business and Human Rights, Selasa (30/3).
Pada acara yang digelar oleh Kemenlu itu, Direktur Kerja Sama HAM mengungkapkan road map yang telah disusun KemenkumHAM selaku National Focal Point Bisnis dan HAM (NFP BHAM) mulai dari tahun ini hingga tiga tahun mendatang.
“Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami tengah menunggu SK Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM untuk ditandatangani Bapak Menteri Hukum dan HAM, yang nantinya GTN BHAM ini akan mengimplementasikan strategi nasional bisnis dan HAM,” ucap Hajerati.
Lebih lanjut, Hajerati juga menanggapi rencana Kemenlu yang akan menggelar konferensi regional Bisnis dan HAM tahun ini “Harapan kami dengan diselenggarakannya konferensi regional tersebut, maka Indonesia bisa menjadi role model bagi negara-negara di kawasan dalam mengembangkan bisnis dan HAM,”terang Hajerati yang hadir secara daring dari ruangannya sore ini.
Direktur Kerja Sama HAM meyakini bahwa dengan diakuinya Indonesia sebagai role model di kawasan maka akan memberikan manfaat bagi iklim bisnis di tanah air. ” Dengan itu maka mudah-mudahan minat investor untuk menanamkan modal di Indonesia juga akan turut meningkat,” imbuhnya.
Sebagai informasi salah satu best practice dalam Bisnis dan HAM di Indonesia adalah keberhasilan KemenkumHAM dalam menginisiasi aplikasi uji tuntas bisnis dan HAM yang dikenal PRISMA. ” Aplikasi PRISMA ini merupakan aplikasi uji tuntas pertama di Asia Tenggara,” kata Hajerati.
Selain mengundang Direktur Kerja Sama HAM, Kemenlu juga turut menghadirkan dua narasumber lainnya yaitu Wahyudi Djafar dari Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Sagita Adesywi dari UNDP. (Humas DJHAM)
