Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM Bersama dengan anggota Sekretariat Bersama RANHAM menyelenggarakan rapat, Senin (5/4). Acara yang digelar di ruang rapat utama ini membahas terkait persiapan penajaman aksi HAM dengan kementeriean dan Lembaga terkait.
“Rancangan Perpres (RANHAM) sekarang sudah berada di Setneg dan sudah diparaf, semoga segera ditandatangani oleh Bapak Presiden,” ungkap Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati, dalam pengarahannya di rapat pagi ini.
Menurut Hajerati, jika rancangan tersebut telah ditandatangani Bapak Presiden, terdapat sejumlah hal yang harus segera dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama RANHAM salah satunya adalah pedoman pelaporan aksi HAM. “Ada pun terkait pedoman mengenai pelaporan Aksi HAM akan segera kita finalisasi, tentunya apabila rancangan Perpres sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden,” terangnya.
Selain itu, lanjut Hajerati, sekretariat bersama RANHAM perlu untuk segera melakukan penajaman aksi HAM Bersama kementerian dan Lembaga terkait. Rencananya, agenda yang mengundang sejumlah K/L tersebut akan digelar pada 6-7 April 2021.
Kasubdit Kerja Sama Dalam Negeri Wilayah I, Ruth Marshinta, yang hadir mendampingi Direktur Kerja Sama Pagi ini menjelaskan mekanisme rapat penajaman yang digelar selama dua hari ke depan.
“Pada teknis pelaksanaan rapat penajaman aksi HAM K/L mendatang kita tidak membagi peserta K/L ke dalam ruangan menjadi dua kelompok, namun pada periode ini kita akan bersama-sama membahas target keberhasilan, sehingga kita dapat mendapatkan outcome yang diharapkan,” papar Ruth.
Dalam rapat yang digelar secara langsung dan daring ini (hybrid) turut hadir sejumlah perwakilan K/L dari Sekretariat Bersama di antaranya Bappenas, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri (Humas DJHAM)
