Raker Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM 2021, Tekankan Prinsip HAM

Yogyakarta, ham.go.id – Prinsip Hak Asasi Manusia ( HAM) merupakan salah satu pengarusutamaan dalam setiap kebijakan pembangunan baik ditingkat nasional maupun daerah. Substansi tugas dan tanggung jawab pelaksana rencana aksi ham merupakan tanggung jawab unsur pemerintah. Pemerintah melalui aksi kebijaksanaannya merupakan pemangku kewajiban dan berperan dalam menyelenggarakan aksi ham. Guna mengoptimalkan kebijakan,kewajiban dan merealisasikan ham B04 di tahun 2021 ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (kanwil kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan rapat kerja pelapiran capaian pelaksanaan aksi HAM tahun 2021, kamis (15/04/21) di Goebug Resto.

Screenshot 20210415 101816 Gallery

“Pemerintah daerah dan pemerintah pusat merupakan pengemban kewajiban dalam memenuhi hak-hak bagi warga negara,dan tuntutan masyarakat semakin komplek dan banyak, keterkaitan dengan ran ham tantangan yang timbul salah satunya minimnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara atau daerah maupun pihak swasta.” jelas Hari Edi Wahyu Nugroho, Kepala Bidang BAPPEDA I selaku narasumber. Dalam memenuhi prinsip ham, Hari menegaskan segera melakukan aksi ham berupa penyusunan kebijakan oleh pelaku usaha yang memuat perlindungan hak ketenaga kerjaan perempuan dan implementasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Screenshot 20210415 101829 Gallery

Sebelumnya, Kepala Bidang Hak Asasi Manusia kanwil kemenkumham DIY, Purwanta menyampaikan kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan aksi ham dapat dilihat dengan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran sektor usaha atau bisnis yang kimprehensif tentang mekanisme penghormatan hak asasi manusia terutama hak perempuan. ” Apresiasi diberikan kepada pemerintah DIY, Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Kota Yogyakarta atas pencapaian target aksi ham tahun 2020 periode B12. Untuk itu marilah bersama-sama menyatukan persepsi dan komitmen guna melengkapi data dukung dan aksi ham pada B04 tahun 2021 ini terutama pada 5(lima) aksi yaitu harmonisasi rancangan produk hukum daerah agar tidak mendiskriminasikan hak-hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas, pemantauan dan lenyelesaian perkara implementasi priduk hukum daerah, pengelolaan dan pemerataan distribusi jumlah guru di daerah, penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik pemerintah maupun swasta dan pelayanan komunikasi masyarakat.

 

(Humas Kanwil Kemenkumham DIY – Yogya Pasti Istimewa)

Post Author: Operator Info 3