Jakarta, ham.go.id – Direktorat Kerja Sama HAM menyelenggarakan Rapat Penajaman Aksi HAM Kementerian/Lembaga pada tanggal 21-22 April 2021 di Ruang Rapat Utama Ditjen HAM Lantai 3. Pada hari pertama, kegiatan ini mengundang perwakilan dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Mahkamah Konstitusi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Hukum dan HAM. Rapat dibuka oleh Kasubdit KDN dan RANHAM Wil. I, Ruth Marshinta.
Kegiatan di hari kedua menghadirkan perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Agraria Tata Ruang/ BPN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.
Kegiatan rapat dibuka oleh Kasubdit KDN dan RANHAM Wil. II, Sofia Alatas yang memaparkan terkait Aksi HAM Kementerian/Lembaga 2021 yang telah dimasukan ke dalam lampiran Perpres RANHAM Generasi V Tahun 2021-2025. “Tujuan rapat penajaman ini untuk mendiskusikan dan membantu K/L dalam menentukan ukuran keberhasilan/target capaian dan data dukung yang menjadi Aksi masing-masing K/L”, tutur Sofia.
“Aksi-aksi ini disusun berdasarkan koordinasi dengan Panitia Nasional RANHAM dan LSM, evaluasi aksi HAM kementerian/lembaga tahun sebelumnya, dan rekomendasi pemerintah Indonesia pada dewan HAM PBB”, imbuhnya.
Rapat dilanjutkan dengan diskusi per Kementerian/Lembaga. Untuk K/L yang belum menentukan target capaian, data dukung dan masih menunggu konfirmasi terkait aksi yang menjadi tanggung jawabnya ditunggu hingga tanggal 28 April untuk menyampaikan matriks aksi HAM melalui email. (Waw)
