Ditjen HAM Gelar Audiensi Terkait Permohonan Perlindungan Hukum atas Klaim Polis K-Lita PT. Asuransi Jiwa Kresna

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat audiensi terkait permohonan perlindungan hukum atas klaim polis K-Lita pada PT. Asuransi Jiwa Kresna, Selasa (27/4).

Acara yang digelar di ruang rapat Direktur Jenderal HAM ini dipimpin Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Pagar Butar Butar.
Dalam rapat audiensi kali ini selain menghadirkan penyampai komunikasi (PK) Pagar juga mengundang pihak-pihak terkait yaitu PT. Asuransi Jiwa Kresna dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Dari informasi Penyampai Komunikasi yang diterima pada tanggal 21 April 2021, terdapat indikasi keterlambatan pembayaran awal seperti yang tercantum dalam homologasi serta adanya perlakuan yang tidak sesuai oleh PT. AJK terkait skema penyelesaian kepada kreditor lanjut usia,” ujar Pagar kala mengawali pembahasan di rapat kali ini.

Karena adanya informasi ini, Pagar menilai pendalaman terkait permasalahan dengan mengundang baik PT. Asuranasi Jiwa Kresna dan OJK sangat diperlukan. “Di sini kami tidak memihak kepada siapapun atau pun memiliki kepentingan apapun, namun mari kita berupaya untuk mencarikan solusi terbaik baik bagi penyampai komunikasi maupun pihak terkait,” ajak Pagar.

Setelah membuka rapat audiensi, Direktur Yankomas memperkenankan PK untuk terlebih dahulu mengutarakan persoalan yang tengah dihadapi. Ketika PK memaparkan kronologi kasus yang tengah ia hadapi, Pagar menginstruksikan para Kasubdit Yankomas yang hadir di ruang rapat untuk memperhatikan secara seksama persoalan ini. Tampak, baik Direktur maupun para kasubdit mencatat detail-detail kronologi permasalahan yang dihadapi oleh PK.

Usai paparan dari PK, barulah pihak PT. Asuransi Jiwa Kresna diperkenankan untuk memberikan klarifikasi atas poin-poin yang telah disampaikan. Tidak berpanjang lebar pihak legal dari PT. Asuransi Jiwa Kresna memberikan tanggapan atas sejumlah persoalan yang disampaikan oleh PK.

Dapat diinformasikan, PK yang mewakili istri beserta mertua merupakan pemegang polis Produk Kresna Link Investasi (K-LITA) pada perusahaan PT. Asuransi Jasa Kresna (PT. AJK) yang mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) akibat gagal bayar klaim pencairan polis sejak awal bulan Mei 2020. PK menyampikan pihaknya telah melaporkan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berdasarkan surat dari OJK Nomor: S-342/NB.2/2020 tertanggal 3 Agustus 2020.

Pada kesempatan ini , Pagar juga turut memberikan paparan terkait mekanisme pelayanan komunikasi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia. Menurut Pagar paparan terkait menkanisme ini penting untuk diketahui oleh publik. Mengingat, Direktorat Jenderal HAM memiliki tugas untuk menerima pengaduan dugaan pelanggaran HAM. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2