Dalam Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM Berat, Pemerintah Bekerja Sesuai dengan Kewenangannya

Jakarta, ham.go.id – Dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat, Pemerintah bekerja sesuai dengan kewenangannya. Demikian diutarakan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam wawancara daring yang digelar Berkas Kompas, Kamis (29/4).

“Pemerintah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, menanganinya (dugaan pelanggaran HAM berat) melalui jalur non yudisial, sementara langkah yudisial merupakan ranah penegak hukum,” tutur Mualimin.

Untuk itu, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Menkopolhukam melakukan ikhtiar melalui jalur non yudisial yang berfokus pada proses pemulihan bagi korban maupun masyarakat terdampak. Hal tersebut dilakukan dengan mendorong terbentuknya RPerpres UKP PPHB.

“Yang perlu saya tegaskan UKP PPHB ini sama sekali tidak menegasi upaya yudisial yang dilakukan oleh Komnas HAM maupun rekan-rekan NGO,” terang Mualimin.

Lebih lanjut, Mualimin mengungkapkan alasan pentingnya pembentukan UKP PPHB ini dalam proses pemulihan. Sebelum ramai dibincangkan terkait UKP ini di publik pemerintah telah melakukan kerja-kerja pemulihan bagi korban di bawah koordinasi Kemenkopolhukam melalui tim terpadu.

“Namun ternyata, tim terpadu ini menghadapi kendala dalam proses pemulihan bagi korban maupun masyarakat terdampak, karena instrumen hukum yang belum memadai bagi kementerian dan lembaga,” kata Mualimin lagi.

Melihat adanya kendala tersebut, tutur Mualimin, tim terpadu menilai perlu instrumen hukum yang lebih kuat. Karenanya, pemerintah berencana “menghidupkan kembali” RUU KKR. Namun, mengingat proses penyusunan RUU KKR membutuhkan waktu yang lama, Menkopolhukam mendorong pembentukan RPerpres UKP PPHB.

“UKP PPHB ini rencananya akan kami batasi sampai 2024 atau jika RUU KKR sudah disahkan oleh DPR dan Presiden,” jelas Mualimin.

Direktur Jenderal HAM yang juga merupakan ketua tim terpadu berharap upaya konkret pemerintah dalam pemulihan ini tidak disalahartikan oleh masyarakat. “Semoga niatan kami ini tidak disalahtafsirkan oleh publik,” pungkas Mualimin. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2