Serang, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM tengah gencar “mempromosikan” aplikasi PRISMA ke sejumlah daerah. Pengenalan aplikasi PRISMA diharapkan mampu untuk mendekatkan konsep dan implementasi bisnis dan HAM di daerah.
Salah satunya seperti kegiatan yang digelar Banten, Selasa (4/5). Bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Kanwil KemenkumHAM Banten, Direktorat Jenderal HAM menyelenggarakan FGD Pengenalan Aplikasi PRISMA sebagai Implementasi Bisnis dan HAM. Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, hadir secara langsung pada acara FGD di Gedung Negara Provinsi Banten.
Dalam pengarahannya, Mualimin menyebut PRISMA dibentuk untuk mendorong implementasi Bisnis dan HAM di tanah air. “Penyusunan aplikasi berbasis website ini (PRISMA) diharapkan mampu menjadi alat bantu untuk uji tuntas seperti yang tertuang dalam pilar kedua UNGP yaitu kewajiban menghormati HAM oleh sektor bisnis,” kata Mualimin
Direktur Jenderal HAM menekankan bahwa dalam mengimplementasikan bisnis dan HAM sejatinya pemerintah dan pelaku usaha memikiki peran yang saling melengkapi. “Untuk itu, mari kita dorong sinergitas bersama antara perusahaan dan negara dengan menjadikan PRISMA sebagai instrumen untuk mendorong uji tuntas HAM,” kata Mualimin.
Sebelum pengarahan yang disampaikan Direktur Jenderal HAM, panitia menggelar diskusi panel. Pada diskusi panel yang dibuka Kakanwil KemenkumHAM Banten, Agus Thoyyib, Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati menjadi salah satu narasumber.
Selain FGD, pada acara yang didukung oleh Friedrich Naumann Foundation for Freedom (FNF) inj juga sekaligus digelar pengukuhan bagi gugus tugas Bisnis dan HAM se-Banten. Tidak hanya pejabat dari Kanwil, Direktur Jenderal HAM juga mengukuhkan sejumlah pejabat dari Pemprov Banten sebagai bagian dari gugus tugas Bisnis dan HAM
“Apresiasi saya sampaikan kepada Kakanwil KemenkumHAM Banten yang telah menjadi pionir pengukuhan gugus tugas mudah-mudahan ini menjadi benchmark bagi Kanwil lainnya,” tutur Mualimin sebelum mengukuhkan satgas. (Humas DJHAM)
