Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM sebagai National Focal Point Bisnis dan HAM di tanah air telah membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) yang terdiri dari sejumlah K/L. Selanjutnya, kini bersama dengan GTN BHAM, Direktorat Jenderal HAM tengah merumuskan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM).
Guna mempercepat proses penyusunan Stranas BHAM, Direktorat Jenderal HAM menggelar rapat pembahasan dan pemetaan, Senin (24/5). Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud memimpin acara yang digelar di ruang rapat utama.
Menurut Hajerati peningkatan pemahaman dan kapasitas stakeholder tentang Bisnis dan HAM harus menjadi bagian dalam fokus Stranas BHAM. Selain pengarusutamaan, Hajerati juga menyebutkan sejumlah poin lainnya yang patut diperhatikan dalam penyusunan Stranas BHAM mulai dari penyusunan regulasi, akses pemulihan bagi penyintas, hingga monitoring dan evaluasi terhadap imementasi BHAM.
“Stranas ini juga harus benar-benar berdampak dapat dirasakan baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha,” terang Hajerati.
Lebih lanjut, Direktur Kerja Sama HAM juga mencoba melakukan perbandingan implementasi Bisnis dan HAM di sejumlah negara. Ia memaparkan implementasi RAN di Jerman dan Swiss. “Melalui 35 langkah kunci, pemerintah Swiss dalam Rencana Aksi Bisnis dan HAM nya bertujuan untuk memperkuat perlindungan HAM pada kegiatam ekonomi baik yang dilakukan oleh pemerintah federalnya maupun oleh perusahaan-perusahaan Swiss,” ungkap Hajerati.
Pada rapat kali ini, anggota GTN BHAM yang hadir di antara adalah perwakilan dari KemenBUMN, Bappenas, Setkretariat Kabinet, dan Kemenkopolhukam. (HumasDJHAM)
