Hilangkan Sentimen Negatif Masyarakat Terhadap Kasus Penembakan DPO, Bidang HAM Kanwil Sumbar Laksanakan Rapat Koordinasi Dengan Pihak Terkait

Solok Selatan, ham.go.id – Divisi Pelayanan Hukum dan HAM melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat atau yang disingkat (Yankomas) menerima adanya dugaan ataupun permasalahan Hak Asasi Manusia dan akan menindaklanjuti kasus yang belum dikomunikasikan tersebut. Beranjak dari hal tersebut Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Polda, Polres, Polsek, Wali Nagari dan pihak keluarga serta instansi terkait lainnya yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Solok Selatan pada Senin-Selasa 24-25 Mei 2021.

Rapat yang dibuka oleh Kepala Bidang HAM, Diana Yuli Astuti menyampaikan bahwa melalui aplikasi SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia), pada bulan Januari-Maret 2021 kami mendapati isu yang tinggi atau viral yaitu kasus penembakan seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak Kepolisian di Kabupaten Solok Selatan. “Dikarenakan kasus ini menjadi perbincangan masyarakat, maka kami datang untuk menggali informasi dan ingin mengklarifikasi sampai sejauh mana perkembangan kasus ini serta bagaimana tindak lanjutnya”, terang Diana. Lebih lanjut Kabid HAM menyampaikan bahwa timbul keresahan di masyarakat tentang bagaimana masyarakat mendapat keadilan, maka dari itu pihak-pihak terkait dapat menyampaikan bagaimana keadaannya.

“Tujuan kami kesini untuk menetralisir adanya persepsi masyarakat dimana kasus ini dianggap sedikit “dilalaikan”, banyak persepsi masyarakat mengatakan bahwa pihak Kepolisian sengaja menunda-nunda. Jadi, maksud kami kesini jika sudah ada klarifikasi dari pihak Kepolisian maka kami bisa menyampaikan dan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait kasus ini yang dinilai melanggar HAM oleh masyarakat”, tambah Kepala Subbidang Pemajuan HAM Dewi Nofyenti.

Kabag Wasiddik Ditreskrimum Polda Sumbar, Hendri Yahya menyampaikan perkembangan perkara penanganan kasus penembakan tersebut langsung mengklarifikasi bahwa sesuai perintah Kapolda untuk langsung ditindaklanjuti yang kemudian dilakukan investigasi, pemeriksaan dan langsung ditetapkan tersangka. Terkait perkara yang sedang kita tangani ini sudah P-21 (hasil penyidikan sudah lengkap). Setelah proses P-21 ini, sambung Kabag Wasiddik, akan segera dilakukan tahap 2 yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan untuk diproses sidang. “Sehingga nanti apapun yang dipermasalahkan masyarakat, kita berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku”, ujar Hendri. Kita sama sama monitor, bagaimana perkembangannya, saya selaku Kabag Pengawasan, kami akan melakukan pengawasan penuh terhadap penanganan perkara. (Humas Kanwil Kemenkumham Sumbar)

Untuk kronologis dan proses penahanan tersangka yang disampaikan oleh Kasubdit 3 Ditreskrimum Polda Sumbar, Afrizal Syah mengatakan bahwa seluruh informasi tentang penanganan perkara sudah dipublikasikan lewat Humas Polri dan secara transparan bagaimana perkara ini sudah P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) kemudian dilengkapi dan diserahkan kembali kepada Jaksa hingga P-21. Untuk tahap selanjutnya pihak Kepolisian menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti. “Ini hanya masalah waktu penyerahan saja, rencananya dalam minggu ini. Hanya yang sekarang kami publikasikan adalah penyerahan tersangka dan barang bukti bahwa kasus itu akan segera beralih dan hanya masalah waktu saja beralih ke Kejaksaan Tinggi. Intinya adalah kami sudah melakukan semua seusai prosedur yang berlaku”, terang Afrizal.

Menutup Rapat Koordinasi Kabid HAM menyampaikan bahwa informasi ini akan kami masukan ke aplikasi SIPKUMHAM dan akan secara jelas menyingkirkan sentimen negatif masyarakat terhadap kasus yang viral ini. Beliau mengucapkan terimakasih kepada Polda, Polres, Polsek, Wali Nagari dan pihak keluarga, mudah mudahan kasus ini selesai di proses dan tidak ada lagi berita-berita dengan sentimen negatif dari masyarakat.

Hasil Rapat Koordinasi hari ini yaitu pihak Kepolisian telah menjalankan penanganan perkara sesuai prosedur dan kepada keluarga korban telah mendapatkan Hak-hak yang semestinya mereka dapatkan dan semua proses Hukum sudah berjalan dan hanya menunggu waktu hingga tersangka ditetapkan masa hukuman. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Bidang HAM Diana Yuli Astuti, Kasubbid Pemajuan HAM Dewi Nofyenti, Kasubbid Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Fakhrul Rozi berserta jajaran Bidang HAM. (Humas Kemenkumham Sumbar)

Post Author: kanwilsumbar