Jakarta, ham.go.id – Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Demikian ditegaskan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, pada acara “The 2021 United Nations Virtual Forum on Responsible Business and Human Rights”, Selasa (1/6).
Guna mempercepat implementasi UNGPs di level nasional, Mualimin menuturkan, selaku national focal point Bisnis dan HAM, KemenkumHAM telah membentuk Gugus Tugas nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM). GTN BHAM ini sendiri melibatkan beragam pihak mulai dari K/L, CSO, maupun kalangan akademisi.
“Terkini GTN BHAM tengah melakukan penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM yang akan dirampungkan pada tahun ini juga,” terang Mualimin
Lebih lanjut dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM, Mualimin juga menuturkan bahwa KemenkumHAM telah membuat aplikasi berbasis web yang dinamai PRISMA (Penilaian Resiko Hak Asasi Manusia). Dengan adanya PRISMA diharapkan dunia usaha dapat lebih dekat mengenal konsep Bisnis dan HAM melalui uji tuntas secara sukarela.
“Sejatinya, sejak tahun 2015 isu berkenaan dengan bisnis dan HAM juga telah menjadi bagian penting dalam rencana aksi nasional bisnis dan HAM,” tuturnya.
Selain itu, di sejumlah K/L semangat untuk mengimplementasikan Bisnis dan HAM juga telah terbentuk “Misalnya saja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dibentuk aturan terkait sertifikasi HAM bagi yang bergerak di industri perikanan,” tambahnya.
Karenanya, Mualimin menyatakan HAM senantiasa menjadi bagian penting dalam pembuatan pelbagai kebijakan di tanah air. “Kembali saya tegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam memperkuat implementasi UNGPs baik di level nasional, regional, maupun internasional,” jelas Mualimin.
Sebagai informasi, forum virtual bisnis dan HAM ini dihadiri oleh beragam perwakilan dari berbagai negara termasuk, Chair of UN Working Group on Business and Human Rights, Dante Pesce. (Humas DJHAM)
