Hadir Sebagai Narasumber pada Diskusi Publik RUU KUHP, Dirjen HAM Tegaskan Pemerintah Terus Dorong RUU KUHP Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021

Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, menjadi narasumber pada acara Diskusi Publik RUU KUHP yang digelar di Hotel Four Points, Manado, Kamis (3/6). Pada acara yang diselenggarakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) ini, Direktur Jenderal HAM hadir secara daring dari ruang rapatnya.

Dalam paparannya, Mualimin mengulas kronologi perkembangan pembahasan RUU yang mulai digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2012 silam tersebut. Pada periode pertama Presiden Joko Widodo RUU KUHP kembali dilanjutkan pembahasannya bersama DPR. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya surat presiden Nomor R-35/Pres/06/2015 pada ptanggal 5 Juni 2015.

 

“Namun di penghujung 2019, pemerintah memang menundang pembahasan RUU KUHP pada pembahasan tingkatan II,” terang Mualimin. Pada tahun ini, Mualimin menuturkan pemerintah tetap berencana mendorong RUU KUHP masuk ke dalam prolegnas prioritas 2021. “Pemerintah kini telah melakukan penyempurnaan dengan melakukan reformulasi dan memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal kontroversial berdasarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat dan kementerian/lembaga,” ungkapnya.

Selain mengundang Direktur Jenderal HAM, panitia juga menghadirkan sejumlah narasumber lainnya seperti Guru Besar Hukum Pidana UGM Marcus Priyo Gunarto, Guru Besar Hukum Pidana UNDIP Pujiyono, Dekan Universitas Pakuan Yenti Ganarsih, dan Tim ahli pembahasan RUU KUHP Surastini Fitriasih.

WamenkumHAM, Eddy Omar Sharif Hiariej, berkesempatan hadir memberikan sambutan pada Diskusi Publik RUU KUHP kali ini. Ada pun Kepala BPHN Benny Riyanto, turut serta menyampaikan sambutan. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2