Dirjen HAM Hadir dalam Rakor Persiapan Pelaksanaan Aksi HAM serta Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM di Kanwil Kemenkumham NTB

Mataram, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi membuka Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan Aksi HAM dan Permenkumham tentang KKP HAM terbaru, serta Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat. (29/06)

Sebagai informasi berdasarkan hasil evaluasi implementasi Aksi HAM di Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat capaian aksi HAM Daerah dalam melaksanakan Aksi HAM cukup baik.

“Meskipun demikian, masih terdapat Kab/Kota yang belum/ tidak menyampaikan pelaporannya sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Sehingga, tetap dipandang perlu untuk mengoptimalkan koordinasi di internal masing-masing unit kerja, baik di tingkat pusat maupun di tingkat perangkat daerah, utamanya dalam masa verifikasi pelaporan Aksi HAM,” jelas Mualimin.

“Dalam Permenkumham No 22 tahun 2021 ini ditambahkan kriteria tambahan terkait hak bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai denga norma aturan, Hak atas informasi yang disesuaikan dengan norma peraturan, Hak atas keberagaman dan pluralisme, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas perempuan dan anak,” tambahnya.

Dalam hal bisnis dan HAM, Dirjen HAM juga menjelaskan terkait Gugus Tugas Bisnis dan HAM di daerah. “Sebagai perpanjangan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, maka diperlukan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM). GTD BHAM dapat memperkuat sinergi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. GTD BHAM diharapkan menjadi roda penggerak dalam menyebarluaskan pemahaman dan implementasi bisnis dan HAM di daerah dengan tetap menyeimbangkan kebijakan pusat, daerah, dan kearifan lokal. Oleh karena itu, sangat berbahagia sekali pada hari ini kita juga dapat sekaligus mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM pada Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan ini Kakanwil Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Peserta Rakor Teknis Aksi HAM dan KKP HAM, serta Para anggota Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2