Jakarta, ham.go.id – Sehubungan dengan telah disusunnya Draft RPP Kesehatan Jiwa sebagai turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, digelar rapat lintas Kementerian/Lembaga untuk mendapatkan masukan mengenai keterkaitan substansi serta produk kebijakan lain yang ditetapkan. Hadir sebagai narasumber, Direktur Instrumen HAM, Timbul Sinaga, yang memberikan sejumlah masukan terkait perspektif HAM dalam RPP Kesehatan Jiwa (19/7).
“Pentingnya dilakukan sosialisasi mengenai Kesehatan Jiwa di masyarakat secara rutin dan terprogram,” tutur Timbul. Menurutnya, hal ini guna mengurangi stigmatisasi terhadap ODMK dan ODGJ yang disebabkan oleh masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Kesehatan Jiwa.
Timbul juga menekankan bahwa perlu dilakukannya promosi deteksi dini masalah kejiwaan dan sosialisasi pemanfaatan dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk layanan jiwa yang telah tersedia. Kemudian perlu terus adanya pengawasan terhadap Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. “Pemerintah wajib mencegah terjadinya praktek pengobatan atau penanganan yang dapat membahayakan seseorang,” ucap Timbul.
Rapat yang dipimpin oleh dr. Siti Khalimah, Sp.KJ, MARS, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA, Kementerian Kesehatan, juga menghadirkan sejumlah pejabat lintas Kementerian/Lembaga yaitu Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kemenko PMK, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Direktur Sekolah Menengah Atas Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dari Kemendikbud RI. (Humas DJHAM)
