Ditjen HAM Apresiasi Studi Terkait Sistem Dukungan Dalam Pengambilan Keputisan (SDPK) Yang Dilakukan Oleh LBH

Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM apresiasi studi terkait Sistem Dukungan Dalam Pengambilan Keputusan (SDPK) yang dilakukan oleh LBH Masyarakat. Direktur Instrumen HAM Direktorat Jenderal HAM, Timbul Sinaga, menjadi narasumber pada launching laporan komparasi sistem dukungan dalam pengambilan keputusan untuk orang dengan disabilitas psikososial, Kamis (12/8). Acara yang dilangsungkan secara daring ini diselenggarakan oleh LBH Masyarakat dam Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2).

Mengawali paparannya, Direktur Instrumen HAM mengapresiasi studi terkait Sistem Dukungan Dalam Pengambilan Keputusan (SDPK) yang dilakukan oleh LBH Masyarakat. “Kami mendorong studi-studi berkenaan dan terkait SDPK ini, sehingga dapat menjadi masukan yang baik bagi kami,” ujar Timbul.

Menurut Timbul SDPK bagi orang dengan disabilitas psikososial merupakan hal yang penting dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. terlebih, sambung Timbul, SDPK senafas dengan semangat yang terkandung di dalam Convention on The Rights of Person with Disabilities (CRPD).

“SPDK menjamin kebebasan setiap orang yang memiliki hambatan dalam mengambil keputusan untuk mengekspresikan preferensi, mengambil keputusan, serta menjalani kehidupan tanpa bantuan pengampu,” tutur Timbul.

Sejatinya, tutur Timbul, pemerintah melalui KemenkumHAM telah melakukan serangkaian upaya untuk meningkatkan hak-hak penyandang disabilitas. Salah satunya yaitu penetapan PP. No. 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi yang Layak Bagi Penyandanf Disabilitas dalam Proses Peradilan.

“Dalam PP tersebut, selain perlakuan non-diskriminatif dan pemenuhan rasa aman dan nyaman, akomodasi yang perlu disediakan yaitu pendamping bagi penyandang disabilitas dan atau penerjemah,” kata Timbul.

Diakui Timbul masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan untuk meningkatkan hak-hak bagi penyandang disabilitas. “Karena itu, kami menilai penting untuk mendorong dan mengawal regulasi terkait SPDK yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM,” terang Timbul.

Pada acara daring ini selain mengundang Direktur Instrumen HAM, panitia juga menghadirkan narasumber lainnya yaitu Direktur Rehabilitasi Sosial Kemensos Eva Rahmi Kasim dan Direktur LBH Masyarakat Awaludin Muzaki. (Humas DJHAM).

Post Author: operator.info2