Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menggelar rapat persiapan evaluasi ZI dalam rangka pembahasan Metode Monitoring dan Penguatan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Ditjen HAM, Bambang Iriana Djajaatmaja, serta dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal HAM, para pejabat administrator dan pengawas dan perwakilan anggota pokja di lingkungan Ditjen HAM, Kamis (12/8).
Rapat pembahasan yang diselenggarakan secara offline dan online membahas secara detail poin-poin evaluasi dari Tim Review pada beberapa area perubahan yang penting untuk menjadi perhatian dalam persiapan evaluasi secara keseluruhan meski ada beberapa yang menjadi fokus dalam penguatan penjabaran penjelasannya nanti kepada Tim Penilai seperti Manajemen Perubahan, Penataan Laksana, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Salah satu poin evaluasi pada area manajemen perubahan adalah pentingnya upaya penanganan jika terdapat resistensi dari pegawai internal terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. “Jadi pada saat interview atau penjelasan mengenai hal ini perlu disampaikan bagaimana cara-caranya,” jelas Bambang.
Manajemen Risiko juga menjadi poin penting dalam evaluasi ZI, baik dalam penyusunan sesuai ketentuan yang berlaku serta pelaksanaannya. “Kemarin sudah disampaikan apa yang perlu dalam manajemen risiko, termasuk dalam bidang substansi. Sebetulnya bukan cuma risiko fisik, tapi misalnya jika terjadi refocusing, bagaimana tetap mempertahankan kegiatan,” tutur Bambang. Dengan tetap membwrikan dukungan dan semangat bahwa kita untuk mencapai WBK bukan berarti karena adanya pemberlakuan karena PPKM menjadikan semangat meraih WBK menjadi surut. Mudah-mudahan kita tidak putus semangat untuk kita bisa meraih WBK tahun ini,” tutur Bambang. Rapat yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari para pimpinan Pokja ZI serta masukan dan saran yang perlu menjadi perhatian bersama bukan hanya untuk mencapai predikat WBK nya saja namun memang sebagai implementatif untuk meningkatkan layanan kepada publik. (Humas DJHAM)
