Jakarta, ham.go.id – Pemerintah Indonesia tengah bersiap menghadapi dialog konstruktif Convention on Elemination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Direncanakan dialog tersebut akan digelar pada 28-29 Oktober 2031.
Untuk menyempurnakan substansi dan teknis, Direktorat Jenderal HAM bersama dengan Kementerian dan Lembaga terkait menggelar Mock Sessions Dialog Konstruktif CEDAW, di Hotel JS Luwansa, Kamis (9/9). Kegiatan ini diikuti secara daring oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Menteri PPA) I Gusti Ayu Bintang Darmayanti.
Ada pun Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, turut serta mengikuti kegiatan mock session bersama dengan Direktur Instrumen HAM dan Direktur Kerja Sama HAM secara langsung di JS Luwansa.
Dalam sambutannya, Mualimin menyatakan pemerintah Indonesia secara konsisten senantiasa melaporkan implementasi CEDAW sejak 37 tahun lalu konvensi tersebut diratifikasi. “Pada Juni 2020 pemerintah Indonesia telah menerima list of issues dari komite CEDAW untuk ditindaklanjuti. Kemudian Pemerintah telah memberikan jawaban secara tertulis pada 19 Oktober 2020,” ucap Mualimin.
Lebih lanjut, Mualimin menilai bahwa dialog konstruktif CEDAW merupakan bagian penting di dalam mengimplementasikan HAM di tanah air. “Karena ini (dialog konstruktif) sangat berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab negara dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan,” ujar Mualimin
Untuk itu, menurut Direktur Jenderal HAM pelaksanaan Mock Session ini merupakan langkah persiapan penting. “Selain agar delegasi lebih siap, pelaksanaan mock session ini tidak lain juga untuk mengantisipasi adanya kendala teknis yang akan kita hadapi dalam dialog nantinya,” jelas Mualimin.
Direktur Jenderal HAM juga mengapresiasi kesediaan Menteri PPA yang menjadi ketua delegasi pada pertemuan dialog konstruktif mendatang. “Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang turut serta pada mock session kali ini secara daring,” ucap Mualimin.
Sementara itu, Menteri PPA Bintang Darmayanti menegaskan Pemerintah senantiasa memberikan prioritas yang tinggi terhadap Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. “Meski menghadapi tantangan karena adanya COVID-19, namun Pemerintah terus mendorong dan menjamin upaya pencegahan, pengendalian, pendampingan serta penyediaan akses layanan bagi perempuan melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan,” ujar Bintang.
Para expert atau pemerhati isu perempuan juga turut hadir dalam pertemuan mock session kali ini seperti salah satu anggota Komite CEDAW beserta Sekretariat Komite CEDAW, Ketua Komnas Perempuan, Ketua Komnas HAM, Ibu Siti Ruhaini Dzuhayatin, Ibu Haristuti Harkrisnowo, Ibu Sjamsiah Achmad. Para pihak yang hadir membahas mengenai urgensi perlindungan perempuan penyandang disabilitas, permasalahan peningkatan KDRT selama Pandemi Covid-19, akses kesehatan dan juga Pemberdayaan ekonomi perempuan di tengah pandemi dalam mencapai target 5 dari SDGs. (Humas DJHAM)
