Jakarta, ham.go.id – Ditjen HAM kian dorong Pemajuan HAM melalui Dialog Multi Pihak. Dalam kesempatannya Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud, menjadi narasumber dalam kegiatan “Dialog Multi Pihak: Mempromosikan Bisnis dan HAM di Sektor Teknologi di Indonesia,” Kamis (10/9). Acara diskusi daring ini diselenggarakan atas kerja sama antara Lembaga Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia.
Direktur Kerja sama HAM menilai perlindungan atas hak privasi merupakan bagian dan hak asasi manusia. Dengan semakin meningkatnya peran internet dalam kehidupan masyarakat, perlindungan atas data pribadi menjadi semakin penting.
Karena itu, sambung Hajerati, pemerintah memang menilai adanya urgensi tentang perlindungan data pribadi. “Dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang disusun KemenkumHAM disebutkan bahwa isu pentingnya perlindungan data pribadi menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna telepon dan internet,” terang Hajerati.
Direktur Kerja Sama HAM juga menyinggung penyusunan Stratetrgi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Ia menyatakan masih ada kemungkinan isu perlindungan data pribadi dimasukan ke dalam Stranas BHAM. “Draft Stranas BHAM saat ini memiliki tiga strategi antara lain peningkatan kapasitas, penyelarasan kebijakan, dan akses pemulihan. Oleh karena itu, saya rasa perlindungan data pribadi juga dapat dimasukan ke dalam Stranas BHAM,” jelas Hajerati.
Pada acara ini, panitia juga mengundang sejumlah narasumber lainnya yaitu B-Tech Project OHCHR, Pengamat Kebijakan Publik, dan Penelitian ELSAM. (Humas DJHAM)
