Jakarta, ham.go.id – Kantor Wilayah Kemenkumham memiliki peran penting dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Demikian disampaikan Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, dalam sambutannya pada kegiatan Orientasi Mengenai Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia Bagi Kantor Wilayah Kemenkumham, Selasa (28/9).
“Kanwil KemenkumHAM memiliki peran strategis dalam memajukan dan melaksanakan strategi Nasional bisnis dan HAM dengan melakukan pendekatan kepada para pelaku bisnis yang ada di daerah,” kata Mualimin yang hadir secara daring dari ruang rapatnya.
Salah satu langkah pengarusutamaan bisnis dan HAM di daerah yang perlu dikerjakan oleh kanwil kemenkumHAM adalah mendorong perusahaan-perusahaan untuk menggunakan aplikasi PRISMA. Pasalnya, kata Mualimin, Menkumham menargetkan ada 100 perusahaan yang telah menggunakan aplikasi PRISMA pada tahun ini.
“Oleh karena itu, telah menjadi tugas kita bersama termasuk kantor wilayah untuk menyukseskan dan mencapai angka tersebut agar ada 100 perusahaan yang mengisi dan melakukan uji tuntas HAM melalui PRISMA,” kata Mualimin.
Direktur Jenderal HAM menggarisbawahi bahwa penilaian PRISMA bukan bertujuan naming and shaming. Aplikasi yang dilaunching pada 23 Februari silam ini bermaksud untuk mendorong dan memotivasi perusahaan agar melakukan pemenuhan HAM dalam lingkungannya.
Lebih lanjut, Mualimin juga mengungkapkan KemenkumHAM masih tengah menggodok strategi Nasional bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Penyusunan Stranas BHAM tidak hanya melibatkan elemen pemerintah tetapi juga para pemangku kepentingan di sektor bisnis dan akademisi.
“Stranas BHAM bertujuan untuk memberikan arahan tentang upaya-upaya strategis dan prioritas yang perlu dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM; memberikan pemulihan yang efektif terhadap korban yang terdampak; dan meningkatkan sinergi antara program kebijakan pemerintah pusat, daerah, maupun dengan kebijakan strategis Bisnis dan HAM,” jelas Mualimin.
Pada acara daring ini, juga turut hadir Assistant Resident Representative and Head of Democratic Governance and Poverty Reduction UNDP, Siprianus Bate Soto.
Dalam sambutannya, Bate Soro mengapresiasi keseriusan pemerintah RI dalam mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM di Indonesia. UNDP, kata Bate Soro, bersama dengan Uni Eropa tengah mendorong pengarusutamaan bisnis dan HAM di Asia.
“Kami memahami setiap negara memiliki tantangan dan situasi yang berbeda dalam memgimplementasikan bisnis dan HAM, namun kami melihat perkembangan yang cukup baik di Indonesia dalam mengimplementasikan semangat yang tertuang dalam UNGPs,” kata Bate Soro.
Selepas pengarahan Direktur Jenderal HAM, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan Direktur Kerja Sama HAM Hajerati, Plt. Kasubdit KLN, dan Direktur Eksekutif Djokosoetono Research Center.
Sebagai informasi, acara orientasi Stranas BHAM yang menghadirkan seluruh kanwil kemenkumham ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Jenderal HAM dan UNDP. (Humas DJHAM).
