Jakarta, ham.go.id – Direktorat Jenderal HAM rekomendasikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai penerima salah satu dari tiga provinsi yang menjadi proyek percontohan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM). Penyerahan rekomendasi proyek percontohan P2HAM ini digelar secara langsung di ruang rapat utama Direktorat Jenderal HAM, Jumat (1/10).
Hadir dari Direktorat Jenderal HAM dalam penyerahan rekomendasi ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal HAM, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, dan Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Sementara dari pihak Pemprov Jawa Barat di antaranya Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Organisasi, dan Kepala Biro Hukum dan HAM.
Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM Bambang Iriana Djajaatmadja menyatakan Jawa Barat bersama dengan DKI Jakarta dan Banten ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur P2HAM di daerah. “Selain itu, proyek percontohan yang berkelanjutan juga diharapkan mampu menjadi sebuah dasar landasan yang menguatkan pentingnya P2HAM yang selama ini baru di dalam lingkup internal Kementerian Hukum dan HAM,” jelas Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengapresiasi inisiasi kerja sama proyek percontohan P2HAM yang telah terjalin dengan Pemprov Jabar. “Kami juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Pemprov Jabar yang telah bekerja sepenuh hati untuk meningkatkan kualitas layanan publik khususnya dalam upaya mengimplementasikan P2HAM ini,” ucap Bambang.
Sejalan dengan semangat membangun P2HAM di Jabar, Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial, Dewi Sartika, menyatakan pihaknya akan terus mengupayakan agar sarana dan prasarana yang ada di layanan publik di Jawa Barat semakin ramah HAM. “Kami yakin HAM ini merupakan topik yang tidak pernah lekang dan masyarakat semakin kritis terkait implementasi HAM sehingga pembangunan pelayanan publik berbasis HAM ini memang perlu dikerjakan,” kata Dewi.
Usai sambutan dari kedua belah pihak, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan hasil rekomendasi. Mewakili Direkteur Jenderal HAM, Sekretaris Direktorat Jenderal HAM memberikan hasil rekomendasi tersebut secara simbolis kepada Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Pemprov Jawa Barat.
Sebelumnya dapat disampaikan bahwa tim dari Direktorat Diseminasi dan Penguatan HAM telah melakukan serangkaian kegiatan dialog dan konsultasi dengan pemprov Jawa Barat dalam membangun proyek percontohan ini. Pada awal September silam, Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM bersama timSubdit Diseminasi dan Penguatan HAM Wilayah II melakukan kunjungan ke dua UPTD terminal tipe B di Jawa Barat yaitu di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Cirebon. (Humas DJHAM).
