Jakarta, ham.go.id – Setelah Menkumham mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTNBHAM) pada April silam, Direktorat Jenderal HAM kini tengah menggodok penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM). Untuk mempercepat finalisasi draft Stranas BHAM, Direktorat Jenderal HAM kembali menggelar pertemuan bersama dengan K/L dan para pemangku kepentingan terkait, Selasa (5/10).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, berkesempatan hadir dan memberikan pengarahan pada acara yang digelar di ruang rapat utama pagi ini. Dalam paparannya, Mualimin menyebut Stranas yang tengah disusun diharap mampu menjadi panduan bagi K/L maupun pemerintah daerah dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip bisnis dan HAM.
“Strategi nasional bisnis dan HAM ini akan mencakup tiga aspek yaitu pengarusutamaan bisnis dan HAM bagi semua kalangan, pengembangan dan penyesuaian regulasi, dan juga termasuk penguatan akses terhadap pemulihan bagi korban,” terang Mualimin.
Diakui Direktur Jenderal HAM draft Stranas BHAM yang ada kini masih jauh dari kata sempurna. “Namun, kami sampaikan bahwa dokumen ini merupakan living document sehingga kedepannya akan terus dimonitor dan devaluasi secara berkala agar lebih baik lagi ke depannya,” kata Mualimin.
Rencananya setelah pertemuan ini, Stranas akan digulirkan ke dalam forum konsultasi publik pada 14 Oktober mendatang. Konsultasi tersebut bertujuan untuk menjaring masukan dan saran dari pelbagai pemangku kepentingan untuk menguatkan Stranas BHAM.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM berharap Stranas BHAM dapat segera dirampungkan dan diimplementasikan tidak hanya oleh pemerintah pusat namun juga daerah. “Stranas BHAM ini akan menjadi gerakan konkret pemerintah dalam bisnis dan HAM di tanah air,” jelas Mualimin.
Pada kesempatan ini, juga turut hadir selaku narasumber yaitu Direktur Eksekutif Djokosoetono Research Center, Patricia Rinwigati. Ia turut menyinggung pentingnya peranan BUMN untuk menjadi best practice dalam mengimplementasikan bisnis dan HAM di tanah air.
Sebelumnya disampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari FGD dan Orientasi Bisnis dan HAM pada 6-7 September 2021. Pertemuan kali ini diharapkan dapat mengfinalisasi draft yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya. (Humas DJHAM)
