Semarang, ham.go.id – Pagar Butar Butar, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat, memimpin rapat koordinasi dan konsultasi penanganan dugaan pelanggaran HAM, Jumat (8/10). Bertempat di Lapas Perempuan Semarang, kegiatan ini membahas 6 (enam) dugaan pelanggaran HAM yang menghadirkan berbagai instansi, baik pemerintah maupun non-pemerintah.
Sebelum memasuki inti acara, Direktur Yankomas menjelaskan bahwa rapat koordinasi dan konsultasi tersebut memiliki beragam tujuan. Tujuan tersebut di antaranya adalah untuk memberikan laporan yang komprehensif ketika nanti akan dilaksanakan Universal Periodic Review (UPR) oleh Dewan HAM PBB terkait pelaksanaan HAM di Indonesia.
“Kegiatan ini akan memberikan kontribusi dalam pemantauan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemda, sehingga akan mendapat hasil yang maksimal dalam upaya meraih KKP HAM (Kota Kabupaten Peduli HAM-red),” lanjut Pagar. Hal ini dapat menunjukkan adanya sinergisitas antarinstansi, baik di level daerah dan pusat, serta antara pemerintah dan publik/non-pemerintah.
Enam permasalahan HAM yang dikomunikasikan oleh masyarakat yang dibahas dalam kegiatan ini memiliki beragam kriteria. Locus dugaan pelanggaran HAM-nya pun tersebar, mulai dari Kota Semarang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pati, hingga ke Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal. Selain locus yang tersebar, tematik kasus yang dibahas juga beragam, di antaranya adalah pertanahan, kepegawaian, ketenagakerjaan serta permasalahan pidana dan perdata yang terkait dengan proses hukum yang tidak berjalan.
Tim Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta perwakilan dari berbagai instansi hadir dalam rapat ini. Di antaranya adalah Kanwil BPN Jateng, Dinas Koperasi dan UKM Jateng, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jateng, Polres Pati, Pemkab Tegal, dan perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng merupakan peserta aktif yang mengikuti rapat ini. “Kami berterima kasih telah diundang untuk mengikuti kegiatan yang penting ini karena dapat mengklarifikasi sekaligus membuat jelas permasalahan (yang diadukan masyarakat-red),” ujar salah satu peserta.
Setelah semua permasalahan dibahas dan telah mendapatkan titik terang, kegiatan ditutup oleh Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat. (RB)
