Jakarta, ham.go.id – Mewakili Direktur Instrumen HAM, kasubdit Instrumen Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Farida, hadir sebagai narasumber pada rapat yang digelar secara daring oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai pengarah dan penanggung jawab kelompok kerja pelaporan instrument utama dan mekanisme HAM pada tema hak ekonomi, sosial, dan budaya, Senin (11/10).
Hadir dari ruang rapatnya, Farida memberikan paparan dengan topik “identifikasi dan pembahasan isu-isu cluster UPR di bawah koordinasi Kemenko PMK”. “Terdapat 167 rekomendasi yang kita terima dalam UPR, 167 rekomendasi tersebut dapat kita masukan ke dalam 14 cluster tema,” tutur Farida.
Ada pun isu cluster di bawah koordinasi Kemenko PMK di antaranya adalah sebagai berikut :
- Hak Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Kelompok Lanjut Usia dan Kelompok Rentan lainnya
- Penguatan Institusi HAM, Pendidikan dan Pelatihan HAM, RANHAM dan Kemitraan
- Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Hak atas Kesehatan, Kemiskinan, dan Hak-hak Ekonomi dan Sosial
- Perdagangan Orang / Trafficking in Persons
- Perlindungan Pekerja Migran
- Keadilan dan Penegakan Hukum
Lebih lanjut, Kasubdit Instrumen Hak Ekonomi Sosisal dan Budaya menjabarkan satu per satu progress yang telah diraih oleh kelompok kerja dalam keenam isu cluster tersebut. Meski masih didapati sejumlah data yang perlu dilengkapi, Farida mengapresiasi kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Kemenko PMK. Ia meyakini dengan koordinasi yang baik dengan Kemenko PMK maka pemerintah Indonesia dapat memberikan jawaban terbaik dalam merespon rekomendasi dari UPR.
“Yang harus kita pahami bersama adalah laporan yang tengah kita susun ini bukan laporan KemenkumHAM, Kemenlu, atau K/L tertentu tetapi merupakan jawaban atau laporan pemerintah Indonesia,” jelas Farida.
Sebagai informasi, turut hadir membuka kegiatan rapat penyusunan ini adalah Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama PMK. Rapat ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II dari Kemenko PMK. (Humas DJHAM)
