Jakarta, ham.go.id – Draft Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) semakin dekat menuju tahap finalisasi. Dalam rangka menyempurnakan draft yang telah dikembangkan, Direktorat Jenderal HAM bekerja sama dengan UNDP menggelar konsultasi publik dengan sejumlah pemangku kepentingan, di Hotel Mandarin Oriental Jakarta Pusat, Kamis (14/10).
Hadir dari ruangan kerjanya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi memberikan sambutan sekali membuka kegiatan secara daring. Menurut Mualimin KemenkumHAM selaku national focal point melalui Direktorat Jenderal HAM telah melakukan langkah-langkah penting dalam rangka mendorong Implementasi UNGPs di Indonesia.
Sejumlah langkah yang telah ditempuh Direktorat Jendera HAM dalam mendorong implementasi bisnis dan HAM di tanah air di antaranya peningkatan pemahaman bisnis dan HAM bagi K/L dan pemerintah daerah, pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM, hingga terkini yaitu penyusunan Stranas BHAM di Indonesia.
Konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, kata Mualimin, dinilai sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar bentuk Stranas BHAM yang disusun menjadi terukur, realistis, dan implementatif. “Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa dokumen Strategi Nasional Bisnis dan HAM ini merupakan living document,” kata Mualimin.
Dengan demikian, lanjut Mualimin, artinya dokumen Stranas BHAM ini dapat dimonitor dan dievaluasi, kemudian disesuaikan dengan keadaan yang berkembang. Rencananya, Stranas BHAM akan memiliki periode selama 3 tahun sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. “Pada akhir periode, dokumen ini dapat dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi,” jelasnya.
“Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Stranas BHAM masih diperlukan berbagai penyempurnaan di sejumlah bidang. Oleh karena itu, kami menyambut baik terselenggaranya konsultasi publik sebagai bagian dari salah satu proses penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Indonesia,” ucap Mualimin.
Pada kesempatan kali ini juga turut hadir Resident Representative UNDP Indonesia, Norimasa Shimamura, dan Dubes Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darrusalam, Vincent Piket. Baik UNDP dan UE mengapresiasi upaya pengarusutamaan dan implementasi Bisnis dan HAM oleh pemerintah RI. Dalam sambutannya, Norimasa meyakini penerapan bisnis dan HAM akan membuat ekonomi Indonesia menjadi tangguh dan kompetitif.
Sementara itu, Vincent menyampaikan UE sangat mendukung implementasi bisnis dan HAM di Indonesia. “Kami berharap pertemuan yang diiikuti banyak kalangan ini dapat memberikan masukan positif dalam penyusunan Strategi Nasional Bisnis dan HAM,” kata Vincent.
Selepas sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang diawali dengan paparan matari oleh Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati. Dalam forum yang digelar secara hybrid ini, hadir secara daring tidak kurang dari 160 peserta kegiatan yang terdiri tidak hanya dari K/L tetapi juga sejumlah BUMN dan korporasi swasta, akademisi dan masyarakat sipil. (Humas DJHAM)
