Jakarta, ham.go.id – Pemerintah RI secara konsisten selaku negara pihak dalam Convention on the Elimination of all Forms of Discriminations against Women (CEDAW) kembali mengikuti dialog konstruktif bersama komite. Menteri PPPA Bintang Puspayoga hadir selaku pemimpin delegasi RI yang terdiri dari K/L dan sejumlah pemerintah daerah.
Pertemuan Pemerintah RI dengan komite CEDAW pada tahun ini digelar secara hybrid. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga, hadir memimpin seluruh delegasi RI dari Hotel Pullman, Jakarta Pusat, (28/10). Direktur Jenderal HAM didampingi oleh Direktur Kerja Sama HAM dan Direktur Instrumen HAM turut ambil bagian selaku anggota delegasi RI.
Dalam sambutannya, Bintang Puspayoga menegaskan kembali komitmen pemerintah RI dalam melaksanakan ratifikasi CEDAW. “Meski masih didapati sejumlah tantangan, namun saya yakin Indonesia dapat menghapuskan segala bentuk perlakuan yang salah terhadap perempuan,” ucap Bintang Puspayoga.
Di hadapan komite CEDAW, Bintang Puspayoga menyampaikan sejumlah kemajuan dalam mendorong kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak perempuan. Capaian-capaian tersebut kemudian disajikan oleh anggota delegasi pada pelaporan periodik ke-8 Indonesia.
“Kami berharap dialog dan diskusi dengan komite CEDAW akan memiliki kontribusi penting dalam mendorong dan meningkatkan upaya kami untuk lebih memajukan dan melindungi hak-hak perempuan Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdu yang turut berkesempatan menyampaikan capaian pemajuan HAM khususnya bagi perempuan di Indonesia. Pada paparannya, Mualimin fokus membahas dua topik yaitu menjelaskan perkembangan dalam RUU KUHP dan produk hukum di daerah yang diduga diskriminatif.
Sebagai informasi, pelaksanaan dialog konstruktif ini merupakan forum sharing informasi yang setara. Dalam forum yang digelar selama dua hari tersebut, pemerintah Indonesia memberikan tanggapan atas sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh komite CEDAW. Secara tertulis pemerintah RI telah mengirimkan laporan periodik implementasi CEDAW untuk kali ke-8. (Humas DJHAM)
