Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jatim Kembali Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terkait “Surat Ijo” Surabaya

Surabaya, ham.go.id – Tim Yankomas dari Bidang HAM Kanwil Jatim yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan didampingi oleh Kepala Bidang HAM kembali menindaklanjuti pengaduan Masyarakat Kota Surabaya Pemegang Surat Ijin Pemakaian Tanah (surat ijo) dengan menggelar rapat yang kali ini mengundang perwakilan dari instansi pemerintah Kota Surabaya selaku steakholder yang terkait dengan “surat ijo” serta menghadirkan narasumber dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Lilik Pudjiastuti, Senin (08/11).

Lilik menyampaikan bahwa ada tiga hal yang perlu diperjelas mengenai “surat ijo”. “Status kepemilikan tanah oleh pemkot harus jelas. Keabsahan dari IPT yang dasarnya ada di Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah. Kemudian mekanisme pelepasan asset pemerintah kepada masyarakat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” terang Lilik pada kesempatan ini.

Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berencana untuk melepas asset ini untuk masyarakat, namun terhalang karena adanya Perda Nomor 1 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tanah. Oleh karena itu, uji legitimasi terlebih dahulu di Mahkamah Agung.

Karena adanya perbedaan konstruksi hukum maka permasalahan ini harus diselesaikan secara bersama-sama perlu ada kebijakan dari pusat baik oleh Presiden atau paling tidak dari Menko terkait dengan hal ini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari tusi pemajuan HAM berupa komitmen pemerintah dalam rangka perlindungan dan pemenuhan HAM. (Humas Kanwil Jatim)

Post Author: operator.info2