Kupang, ham.go.id – Kegiatan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, digelar di Ruang Multifungsi, Jumat (12/11), difokuskan pada capaian target kinerja dan penyerapan anggaran melalui program kegiatan bidang HAM yang telah dilaksanakan selama tahun 2021.
Menilik dari urgensinya, Kanwil Kumham NTT mengundang Sekretaris Ditjen HAM, Bambang Iriana Djajaatmadja untuk memberikan sambutan, bersama Kabag Program dan Pelaporan Ditjen HAM, Caturwati yang berkesempatan menjelaskan capaian kinerja Bidang HAM Kanwil NTT Tahun 2021 secara daring melalui aplikasi zoom.
Kepala Bidang HAM NTT, Mustafa Beleng saat didampingi Kasubid P3HAM, Novebriani S. Sarah mengatakan, digelarnya konsultasi teknis pemajuan Ham merupakan salah satu program kegiatan guna mengukur capaian yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 terkait penghormatan, perlindungan serta pemenuhan Ham khususnya untuk masyarakat yang ada di NTT.
Apa yang telah dilaksanakan perlu adanya masukan dan saran serta adanya petunjuk berikut tekait pelaksanaan target kinerja maupun program kegiatan secara khusus pada Bidang Ham untuk Tahun 2022.
Sesuai yang disampaikan, Sekretaris Ditjen HAM, mengatakan beberapa tugas yang ada pada Direktorat Jenderal HAM sangat erat dan tidak terlepas dilaksanakan pula di Kanwil NTT.
Sesuai data yang diterima, capaian Kumham NTT sudah pada 84,81 persen. “Saya perlu apresiasi dan terima kasih atas semangat dan kerja keras yang sudah dilakukan. Tentunya hasil ini juga akan sangat berpengaruh pada capaian di Ditjen HAM,” tuturnya.
Mengingat tahun 2021 tinggal sebulan lagi, diharapkan kegiatan yang masih berjalan dapat direncanakan dengan baik agar capaian ini dapat ditingkatkan lagi.
Secara khusus diingatkan dalam persiapan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember yang akan digelar secara virtual dan direlai ke seluruh Kanwil, maka hal ini juga harus menjadi perhatian untuk dipersiapkan dengan baik pada Kanwil NTT.
Acara dilanjutkan dengan konsultasi dan diskusi bersama, Mustafa jelaskan secara kesuluruhan kegiatan Dirjen Ham yang sudah dilaksanakan hingga bulan November tidak ada hambatan dan telah berjalan maksimal.
Beberapa kegiatan yang belum berjalan dengan skala besar pihaknya sudah merencanakan agar pada bulan ini akan terselesaikan. Sehingga sisa beberapa kegiatan dengan skala kecil dilaksanakan pada bulan Desember.
“Taget kami kegiatan besar harus selesai di November agar di Desember penyerapannya lebih santai. Pastinya harus mencapai 96%,” kata Mustafa.
Selanjutnya ada beberapa hal yang dikonsultasikan oleh Kanwil Kumham NTT terkait program kegiatan pada RKKAL yang mengalami perubahan nama kegiatannya. Dibutuhkan penjelasannya sehingga pada tahun berikutnya tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya.
Hal lain yang dikonsultasikan Mustafa terkait pelaksanaan Bisnis dan HAM yang sebelumnya telah disosialisasikan. Utamanya akan dibentuk SK Satuan Tugas Bisnis dan HAM dengan melibatkan instansi terkait.
Melalui kebijakan baru ini, Kumham NTT sangat mendukung. Mustafa mengatakan banyak laporan Yankomas yang masuk sebagaianya berhubungan dengan pelanggaran HAM pada dunia usaha seperti pemberhentian pekerja secara sepihak, gaji yang tidak dibayar dan masalah HAM lainnya.
Program bisnis dan HAM sangat pas diterapkan di NTT. Untuk itu tekait teknis pelaksanaannya Mustafa juga mengkonsultasikan kepada narasumber Ditjen HAM agar diberikan penjelasan dan teknisnya.
Hal-hal yang disampaikan kemudian ditanggapi dan didiskusikan bersama untuk didapatkan solusinya. Dengan tujuan penatalaksanaan Pemajuan HAM di Wilayah NTT untuk tahun 2022 lebih berjalan maksimal dan efektif. (Humas Kanwil Kemenkumham NTT/Jebang)
