Tindak Lanjuti Rekomendasi Laporan UPR, Ditjen HAM Bahas Isu Perlindungan Lansia dan Penyandang Disabilitas

Jakarta, ham.go.id – Sehubungan dengan proses penyusunan Laporan Universal Periodic Review (UPR) Siklus ke-4, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kemenkumham, menggelar rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi, kali ini dengan fokus isu perlindungan lanjut usia dan penyandang disabilitas pada Selasa, (23/11).

Hadir mewakili Direktur Instrumen HAM, Kepala Sub Direktorat Instrumen Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Ditjen HAM, Farida Wahid, menyampaikan bahwa Indonesia telah mengesahkan 10 (sepuluh) instrumen internasional HAM. “Sebagai konsekuensi dari ratifikasi instrumen internasional HAM dan anggota PBB, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi dari instrumen internasional HAM dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Badan Traktat PBB secara periodik,” tuturnya.

Pada kesempatan kali ini Ditjen HAM menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membahas lebih dalam rekomendasi serta program-program perlindungan kelompok rentan di Indonesia.

 

Terkait dengan perlindungan lanjut usia, pemerintah Indonesia melalui Kemensos telah menyusun beberapa kebijakan yang telah diimplementasi selama ini, seperti Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak lanjut usia; Penguatan sistem rehabilitasi sosial yang terintegrasi; Perluasan jangkauan, rehabilitasi sosial; Penguatan kapasitas & kelembagaan Balai Rehabsos dan LKS; Peningkatan Kampanye Sosial; serta peningkatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Eva Rahmi Kasim, pada paparannya. Selain Eva, turut hadir sebagai narasumber, Direktur Pelayanan sosial Lanjut Usia, Kemensos, Andi Anindito. (Humas DJHAM)

Post Author: operator.info2