Lakukan Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Yankomas di Kanwil Kemenkumham, Ditjen HAM Gelar Monitoring dan Evaluasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM

Bogor, ham.go.id – Dalam rangka melakukan pemantauan dan pembinaan pelaksanaan yankomas di Kantor Wilayah Kemenkumham serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi terkait pelaksanaan yankomas, Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM pada Kamis (25/11) dan Jumat (26/11) secara hybrid bertempat di Padjajaran Suite Resort and Convention Hotel, Bogor dan secara daring melalui aplikasi Zoom.

Rapat Monitoring dan Evaluasi kali ini diselenggarakan untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan penanganan dugaan pelangaran HAM di wilayah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Bidang Ham Kanwil Kemenkumham dalam menjalankan tugas dalam rangka semakin meningkatkan kualitas layanan penanganan dugaan pelanggaran HAM.

Rapat diawali dan dibuka secara resmi dengan arahan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi pada Kamis (25/11). “Kepada Kadiv dan Kabid di seluruh Indonesia, saya memberikan apresiasi. Jika dahulu seseorang ditaruh di Kabid HAM adalah yang sudah tidak laku dimana-dimana. Kalau sekarang, ada informasi seperti itu saya akan tegur. Orang yang ditaruh di divisi HAM itu yang memiliki kelebihan. Karena dia akan melakukan verifikasi, dia harus tajam untuk menentukan apa yang harus dilakukan” ujar Mualimin.

Turut hadir di lokasi rapat, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal HAM, Kepala Bidang Perlindungan HAM Kemenkopolhukam, serta tim Direktorat Yankomas. Secara daring hadir jajaran Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dan Bidang HAM dari Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Pada hari pertama, acara diisi dengan capacity building bagi para pelaksana yankomas di Kantor Wilayah Kemenkumham dengan pemberian materi pembinaan dari para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal HAM. Selain itu, turut dihadirkan pula dua narasumber, yakni Heru Susetyo, Dosen Advokasi Hukum dan HAM, serta Diah Sulastri Dewi, Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jakarta. Materi yang disampaikan narasumber meliputi analisis kasus HAM dan penerapan mediasi dalam penanganan permasalahan HAM.

Selanjutnya pada hari kedua (26/11) acara dilanjutkan dengan dialog interaktif melalui aplikasi Zoom dengan jajaran Bidang HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. Dalam diskusi dilakukan pembahasan terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi Pelaksana Yankomas di wilayah dalam menjalankan tugas, termasuk dalam pelaksanaan Pos Yankomas. Beberapa isu yang mencuat meliputi sumber daya manusia, dukungan anggaran, peraturan perundangan sebagai payung hukum, dan memasukkan tugas operator Pos Yankomas dalam SKP di Simpeg Kemenkumham. (rk)

Post Author: operator.info2