Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Mualimin Abdi, memberikan sambutan kunci secara virtual pada kegiatan “Rapat Mitra Kerja Dalam RAngka Rencana Kerja Tahunan United Nations Development Programme 2022 Untuk Program Bisnis dan HAM Asia di Indonesia,” pada Senin (13/12).
Acara yang diselenggarakan oleh UNDP ini turut menghadirkan perwakilan dari Kementerian / Lembaga terkait, Asosiasi Bisnis, Organisasi Masyarakat Sipil, serta perwakilan dari Komnas HAM dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Tahunan (Annual Work Plan) 2022 untuk Program UNDP B+HR Asia di Indonesia.
Dirjen HAM menyampaikan bahwa prinsip Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjadi sangat relevan untuk dapat didorong dan diimplementasikan guna mewujudkan ekonomi berbasis hak asasi manusia.
“Kesetaraan, inklusi, dan non-diskriminasi, atau dengan kata lain – pendekatan berbasis hak asasi manusia untuk pembangunan – adalah cara terbaik untuk mengurangi ketidaksetaraan dan melanjutkan jalan kita untuk mewujudkan Agenda 2030,” tutur Mualimin.
Mualimin juga menyampaikan bahwa upaya untuk mempromosikan implementasi UNGPs di tahun-tahun mendatang harus terfokus pada 3 hal. Yang pertama adalah memperluas bisnis dan advokasi hak asasi manusia ke khalayak yang lebih luas, yang kedua adalah penguatan akses terhadap pilar pemulihan. “Serta yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan UNGP’s oleh Usaha Kecil dan Menengah dan sektor informal,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menggagas berbagai program dalam mendukung pelaksanaan UNGP’s, seperti meluncurkan program Penilaian Risiko Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang berbasis website (PRISMA), membentuk Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM yang terdiri dari kementerian/lembaga terkait, sektor usaha, dan masyarakat sipil, serta memformulasikan Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
“Kami harap UNDP dapat terus senantiasa mendukung Pemerintah Indonesia dalam menyebarluaskan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM di Asia, khususnya di Indonesia guna menciptakan perilaku bisnis yang bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” ucap Mualimin. (Humas DJHAM)
