Jakarta, ham.go.id – Memasuki tahun 2022, sinergi sektor publik, swasta, dan pemerintah untuk mempromosikan pelindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM masih menjadi fokus utama pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendukung hal tersebut adalah dengan menggelar pelatihan aplikasi Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA), kali ini bekerja sama dengan Raoul Wallenberg Institute dan Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) pada Kamis, (13/12).
Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Bambang Iriana Djajaatmadja, hadir memberikan sambutan kunci sekaligus membuka acara pelatihan secara resmi. “Dalam menjalankan bisnis, kita tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi dan profit perusahaan, namun kita juga perlu memikirkan kesetaraan sosial yang inklusif, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu menjawab tantangan perubahan iklim,” tutur Bambang. Menurutnya, penting bagi kita untuk merubah pola pikir untuk memenuhi standar hak asasi manusia dalam operasional bisnis bukanlah suatu beban, tapi merupakan suatu investasi jangka panjang dalam rangka membangun bisnis yang tangguh dan berkelanjutan.
“Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Raoul Wallenberg Institute dan Indonesia Business Council for Sustainable Development yang telah mendukung dan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM, sehingga pelatihan PRISMA ini dapat terlaksana, sebagai bentuk sinergitas multipihak dengan pemerintah,” ucap Bambang. Turut hadir sebagai narasumber dalam acara pelatihan, Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia, Hajerati.
Pelatihan PRISMA diharapkan tidak berhenti sampai disini, namun menghasilkan tindak lanjut kedepan bagi pihak pelaku usaha sehingga kedepannya dapat meminimalisir dampak risiko dari operasional bisnis. (Humas DJHAM)
