Manado, ham.go.id (10/02) – Dalam rangka Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara serta Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2021-2025, Kanwil Kemenkumham Sulut melalui Bidang Hak Asasi Manusia menggelar Rapat Persiapan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM dan Rapat Persiapan Koordinasi Aksi HAM Pemerintah Daerah.
Komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Dimana RANHAM merupakan pedoman bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Sulut (Ronald Lumbuun) membuka kegiatan sekaligus membawakan sambutan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa upaya pemerintah meningkatkan peran dan tanggung jawabnya, Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan menteri hukum dan HAM nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia yang bertujuan memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan tanggung jawab dan mengembangkan sinergitas organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal dan instansi terkait di daerah dalam rangka penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).
“Oleh karena itu melalui rapat persiapan penilaian Kabupaten/Kota peduli HAM dan Rapat Persiapan Penyampaian Laporan Kasi HAM Tahun ini, saya berharap agar semua Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dapat menyampaikan data implementasi HAM sebagai Bahan Penilaian”, pungkas Ronald.
Narasumber pada kegiatan ini yaitu dari unsur akademisi, Vallen Lumowa (Dosen Universitas Katolik De La Salle, Manado) dan dari Direktorat Jenderal HAM, Nur Fitria (Sub Koordinator Kerjasama dan RANHAM Wilayah IIB). Setelah pemarapan dari para narasumber kegiatan dilanjutkan dengan diskusi para peserta yang merupakan pejabat dan staff bagian hukum pada Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. (Humas Kanwil Kemenkumham Sulut)
