Jakarta, ham.go.id – Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, kembali menegaskan bahwa implementasi HAM merupakan mandat konstitusi. Pernyataan tersebut disampaikan pada acara bimbingan teknis HAM bagi aparat Satpol PP yang digelar di hotel grand mercure kemayoran Jakarta Pusat, Kamis (31/3).
Dalam paparannya, Mualimin menyatakan isu HAM menjadi perhatian yang sangat tinggi ketika reformasi bergulir. “Sebagai bagian upaya reformasi, maka HAM kemudian mendapat porsi yang besar dalam konstitusi,” kata Mualimin.
Berkenaan dengan tugas dan fungsi Satpol PP, Mualimin menilai HAM menjadi bagian penting yang harus dipahami.
“Saya meyakini jika nilai-nilai HAM dipahami dengan baik oleh bapak dan ibu, maka tidak akan lagi muncul ada kasus-kasus kekerasan manakala melakukan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mualimin.
Sejatinya, Mualimin menerangkan, HAM telah melekat di dalam diri setiap manusia termasuk para petugas Satpol PP. “Namun, ketika menjalankan tugas sebagai aparatur negara maka dapat dikatakan 50% HAM bapak ibu telah digadaikan,” ujar Mualimin.
“Penggadaian” HAM bagi aparatur negara ketika menjalankan tugas merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Pasalnya, sambung Mualimin, aparatur negara seperti Satpol PP merupakan representasi dari pemerintah yang merupakan pemangku kewajiban (duty bearer) dalam P5HAM.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM menghimbau agar para pejabat dan petugas Satpol PP dapat mengkomunikasikan dengan baik setiap operasi penertiban kepada masyarakat maupun awak media. “Ketika menggelar operasi penertiban, sampaikan bahwa kita bukan hanya tengah melakukan penegakan hukum namun juga memastikan bahwa implementasi HAM bagi setiap masyarakat dapat terwujud,” jelas Mualimin.
Selepas paparan, Direktur Jenderal HAM berkesempatan menggelar sesi diskusi dengan sejumlah Satpol PP yang hadir. Beberapa pertanyaan misalnya terkait dengan HAM bagi Satpol PP dan kompleksitas persoalan yang dihadapi para Satpol PP manakala menjalankan tugas. (Humas DJHAM).
