Jakarta – Percepat tersusunnya Stranas Bisnis dan HAM, Direktorat Jenderal HAM bersama Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) menggelar rapat, Senin (23/5).
Direktur Kerja Sama HAM, Hajerati Mas’ud memimpin pertemuan yang digelar di ruang rapat utama tersebut. Hajerati menyatakan bahwa Stranas BHAM direncanakan akan disusun ke dalam sebuah peraturan presiden.
Hajerati mengungkapkan permohonan izin prakarsa terkait rancangan perpres telah dikirim ke Setneg. Pihaknya juga telah menjalin komunikasi yang intensif dengan Setneg dalam mempercepat proses penyusunan Stranas BHAM.
“Hingga kini, kami masih menunggu Setneg terkait izin prakarsa rancangan Perpres Stranas BHAM. Harapannya tentu pada Agustus nanti Stranas BHAM sudah ditandatangani Bapak Presiden,” kata Hajerati.
Direktur Kerja Sama HAM meyakini Stranas BHAM dapat segera diwujudkan. Pasalnya, GTN BHAM Direktorat Jenderal HAM telah menjelaskan kepada para pemangku kepentingan terkait tentang urgensi dibentuknya Stranas BHAM.
Kendati demikian, Direktur Kerja Sama HAM menilai terdapat wacana untuk menggabungkan Stranas BHAM ke dalam RANHAM. “Bagaimana pun, kami optimis terkait Stranas BHAM kita dapat menemukan titik temunya,” jelas Hajerati.
Direktur Kerja Sama HAM berharap pada rapat kali ini, GTN BHAM dapat mendiskusikan langkah-langkah ke depan dalam mendorong percepatan Stranas BHAM. (Humas DJHAM)
