Jakarta, ham.go.id – Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM), semakin marak di daerah. Kini, Kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta turut ambil bagian dalam menegaskan komitmen pelaksanaan P2HAM di Jakarta.
Pencanangan P2HAM dilaksanakan di aula kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta, Senin (30/5).Bersama dengan Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Kakanwil DKI Jakarta beserta para kadiv tampak hadir di ruang aula kantor wilayah.
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, hadir pada acara pencanangan P2HAM secara daring dari ruang kerjanya.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal HAM mengungkapkan pencanangan merupakan tahapan penting dalam P2HAM. Pasalnya, melalui tahapan ini kantor wilayah maupun UPT membangun komitmen awal dalam implementasi P2HAM.
“Pada tahapan pencanangan, kita mengharapkan agar kantor wilayah dan UPT benar-benar mempersiapkan dengan matang pemenuhan baik kriteria maupun indikator P2HAM,” terang Mualimin.
Sejatinya, kata Direktur Jenderal HAM pelaksanaan P2HAM memiliki keterkaitan dengan WBK/WBBM. “Kalau kita perhatikan maka WBK/WBBM ini pada dasarnya sejalan dengan semangat yang kita bangun di dalam P2HAM,” ungkap Mualimin.
Lebih lanjut Direktur Jenderal HAM turut mengapresiasi pelaksanaan tahapan pencanangan yang dilakukan Kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta. “Semoga semangat yang ada dalam tahapan pencanangan ini dapat terus meningkat pada tahapan-tahapan selanjutnya, sehingga masyarakat dapat benar-benar merasakan upaya kita dalam menjalankan P2HAM,” pungkas Mualimin.
Selain Kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta, pada hari yang sama Kanwil KemenkumHAM Kalteng dan Kanwil KemenkumHAM Sumut juga turut menggelar kegiatan pencanangan P2HAM.
Tidak hanya pencanangan P2HAM, pada saat yang sama Kanwil KemenkumHAM DKI Jakarta juga turut melaksanakan pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Pengukuhan ini diharapkan mampu mendongkrak pengarusutamaan bisnis dan HAM di DKI Jakarta. “Harapannya tentu, melalui pengukuhan ini Kanwil KemnkumHAM DKI Jakarta mampu memperkenalkan pentingnya bisnis dan HAM kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha,” jelas Direktur Jenderal HAM (Humas DJHAM)
