Jakarta, ham.go.id – Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) merupakan program pemajuan HAM yang semakin ramai diimplementasikan di daerah. Kini, Kanwil KemenkumHAM Jateng menggelar pencanangan P2HAM pada Senin (6/6).
Hadir dari ruang rapatnya, Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi menyaksikan tahapan awal dari implementasi PermenkumHAM No. 2 Tahun 2022 di Kanwil KemenkumHAM Jateng bersama Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM.
“P2HAM ini merupakan penegasan kembali komitmen kita dalam mengimplementasikan pemajuan HAM bidang pelayanan publik,” tutur Mualimin.
Implementasi P2HAM, kata Direktur Jenderal HAM, akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Melalui P2HAM, harapan kita adalah masyarakat ketika mendapatkan layanan sesuai hak-haknya,” kata Mualimin.
Dalam kesempatan ini, Ia juga mengungkapkan rencana P2HAM ke depan. “Meski kini masih sebatas internal KemenkumHAM, ke depan P2HAM dapat kita tingkatkan menjadi peraturan presiden sehingga menjangkau pelayanan publik di pemerintah daerah,” ucapnya.
Sebagai langkah awal menginisiasi P2HAM di daerah, Mualimin mengungkapkan pihaknya telah memulai pilot project di beberapa provinsi mulai dari DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.
Lebih lanjut, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi upaya Kakanwil KemenkumHAM Jateng yang telah sukses menyelenggarakan tahapan pencanangan. “Tahapan ini (pencanangan) merupakan komitmen awal dalam pembangunan P2HAM di Jateng,” pungkasnya. (Humas DJHAM)
