Batam, ham.go.id – Pengarustamaan bisnis dan HAM menjadi salah satu program pemajuan HAM prioritas yang tengah digencarkan oleh Direktorat Jenderal HAM di daerah. Tidak hanya menggunakan APBN, Direktorat Jenderal HAM juga menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra asing dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air. Kali ini didukung UNDP dan UNICEF, Direktorat Jenderal HAM menggelar workshop penguatan gugus tugas daerah tentang bisnis dan HAM di Batam selama dua hari Rabu – Kamis (15 -16 Juni 2022).
Direktur Jenderal HAM, Mualimin Abdi, turut menghadiri secara langsung ke Batam untuk membuka kegiatan yang diikuti oleh para kabid HAM Se-Sumatera dan DKI Jakarta.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal HAM sebagai national focal point (NFP) Bisnis dan HAM KemenkumHAM telah menginisiasi sejumlah upaya untuk mendorong sosialisasi dan edukasi terkait bisnis dan HAM di tanah air kepada publik. Salah satunya adalah pembentukan Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM (GTN BHAM) pada tahun 2021 silam melalui KepmenkumHAM RI No. M-HH-01.07 Tahun 2021.
“GTN BHAM ini berfungsi sebagai lembaga koordinatif yang bertugas untuk mengkoordinasikan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tataran nasional,” kata Mualimin.
Keanggotaan GTN BHAM ini mencakup tidak hanya sektor pemerintah namun juga melibatkan pelbagai sektor di masyarakat termasuk sejumlah LSM dan para pelaku usaha.
“Sebagai follow up dari GTN BHAM saya telah bersurat ke Kanwil KemenkumHAM yang mendorong agar segera dibentuk Gugus Tugas Daerah bisnis dan HAM (GTD BHAM),” terang Mualimin.
Sebagaimana GTN BHAM, GTD BHAM juga melibatkan unsur pemerintah di daerah. “Sudah ada beberapa Kanwil yang telah melakukan pengukuhan di antaranya Kanwil KemenkumHAM Kepri yang kita gelar hari ini,” ucapnya
Lebih lanjut, Mualimin mengungkapkan keterlibatan anak dalam dunia usaha juga menjadi salah satu aspek penting dalam pengimplementasian bisnis dan HAM. Pasalnya berdasar pada Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2019 di Indonesia dikabarkan masih terdapat 1.6 juta anak yang masih dipaksa untuk bekerja.
“Pemerintah Indonesia tengah melakukan upaya yang komprehensif dalam rangka percepatan agar pekerja anak dapat segera dihapus di tanah air,” kata Mualimin.
Tidak lupa, Direktur Jenderal HAM mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara UNDP dan UNICEF dengan Direktorat Jenderal HAM dalam upaya pengarusutamaan bisnis dan HAM. “Tentu kerja sama dengan mitra seperti UNDP dan UNICEF akan memberikan dampak yang positif dalam pengarusutamaan bisnis dan HAM,” pungkas Mualimin.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Batam Demi Hasfinul menyatakan HAM menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota Batam. Pasalnya, sebagai kota industri Batam memiliki sejumlah tantangan yang dihadapi dalam isu HAM di sektor bisnis.
Untuk itu, mewakili Walikota Batam, Demi mengapresiasi terselenggaranya workshop. “Semoga dengan terlaksananya kegiatan workshop ini kita dapat memahami dengan baik prinsip-prinsip dalam bisnis dan HAM sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai,” jelasnya.
Selepas sambutan yang disampaikan Direktur Jenderal HAM, kegiatan dilanjutkan dengan sejumlah sesi diskusi. Pada hari pertama, panitia telah mengundang sejumlah narasumber di antaranya Direktur Kerja Sama HAM, Direktur HAM dan Kemanusiaan Kemenlu, dan Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri.
Ada pun pada hari kedua, para peserta akan mendapatkan penguatan bisnis dan HAM dari Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Senio Programme Officer ILO, dan Head of GCG CIMB Niaga.
Sebagai informasi, kegiatan yang digelar di Batam selama dua hari ini merupakan rangkaian kegiatan penguatan gugus tugas daerah bisnis dan HAM di sejumlah daerah. Direncanakan kegiatan serupa akan diselenggarakan di dua wilayah yaitu di Malang dan Kupang dalam waktu dekat. (Humas DJHAM)
