Pontianak, ham.go.id – Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) kembali digelar. Kali ini, giliran Kanwil KemenkumHAM Kalimantan Barat (Kalbar) yang menggelar tahapan pertama P2HAM tersebut. Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Handayani pane, menghadiri secara langsung pencanangan P2HAM yang digelar di aula Kanwil KemenkumHAM Kalbar, Rabu (22/6).
Sementara itu, Direktur Jenderal HAM, Maulimin Abdi, memberikan sambutan pada acara pencanangan secara daring dari Bali. Dari Pulau Dewata, Mualimin mengajak seluruh jajaran Kanwil KemenkumHAM Kalbar untuk terus bersemangat dalam menjalankan program pemajuan HAM. Salah satunya, kata Mualimin, adalah terkait dengan implementasi P2HAM.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, melalui PermenkumHAM Nomor 2 Tahun 2022 objek penilaian P2HAM tidak hanya di UPT KemenkumHAM namun menyasar unit pusat. “Dengan semakin bertambahnya objek penilaian, yang kita harapkan adalah KemenkumHAM dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan yang terpenting adalah non-diskriminasi kepada seluruh pengguna layanan,” kata Mualimin.
Ia meyakini implementasi P2HAM yang baik di KemenkumHAM dapat menjalar ke K/LD. Untuk itu, Mualimin juga berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama P2HAM juga dapat segera diimplementasikan di luar KemenkumHAM. Hingga kini, pihaknya tengah menginisiasi kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah dalam membangun P2HAM. “Karena itulah maka, kita perlu memberikan contoh yang baik sebagai instansi pemerintah yang membidangi urusan HAM dalam memberikan pelayanan publik agar senafas dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM,” jelas Mualimin.
Direktur Jenderal HAM juga turut mengapresiasi kegiatan pencanangan yang dilakukan oleh Kakanwil KemenkumHAM Kalbar beserta jajaran. “Semoga melalui pencanangan ini, dapat menguatkan komitmen kita khususnya Kanwil KemenkumHAM Kalbar untuk terus mengimplementasikan P2HAM serta menjadi contoh bagi kanwil-kanwil KemenkumHAM lainnya,” ucap Mualimin.
Sementara itu, dalam laporannya Kakanwil KemenkumHAM Kalbar, Pria Wibawa, mengaku pihaknya terus berbenah dalam pelaksanaan P2HAM. “Harapan kami, tahun ini seluruh UPT di KemenkumHAM Kalbar dapat meraih predikat P2HAM,” jelas Pria Wibawa.
Dapat disampaikan pada tahun 2021 silam, terdapat 7 UPT dari 27 UPT KemenkumHAM yang mendapatkan penghargaan P2HAM. Pada acara pencanangan kali ini, selain para kepala divisi Kanwil KemenkumHAM Kalbar juga turut hadir perwakilan dari Ombudsman RI Kalbar dan Setda Pemerintah Provinsi Kalbar. (Humas DJHAM)
